13 Berkas Bacaleg Dikembalikan

362

“Dalam pencalonan ini, kami sudah sering melakukan komunikasi dari tahapan ke tahapan, jalinan komunikasi selalu di lakukan dengan baik agar segala informasi terkait pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ini dapat tersampaikan dengan utuh kepada partai politik, namun masih saja ada bacaleg yang TMS,” ujar Dadan

Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi, kata Dadan, hasil Verifikasi disampaikan oleh KPU kepada Parpol dari berkas yang diserahkan ketika masa perbaikan dokumen calon yang berakhir di tanggal 31 Juli 2018, dalam Berita Acara (BA) tersebut terdapat Calon yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dalam lampiran tersebut juga disampaikan calon tersebut termasuk Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Setelah tahapan ini selesai, daftar nama yang diserahkan kepada Partai Politik, akan ditetapkan dan diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018, tapi sebelum hari H ditetapkan dan diumumkan kepada publik, KPU akan mengundang kembali Partai Politik untuk mengkonfirmasi perihal Foto Calon dan Nama Calon apakah sudah sesuai dengan apa yang dilampirkan sebelumnya oleh Parpol. Untuk pengumuman ke publik sendiri, nama-nama DCS tersebut akan di umumkan di Media Online dan Media-Media yang dinilai strategis dalam rangka mensosialisasikan calon-calon tersebut dan untuk meminta tanggapan dari masyarakat,” katanya

Tanggapan masyarakat sendiri, lanjut Dadan, bisa disampaikan dengan syarat melampirkan identitasnya dan tanggapannya apa, setelah lengkap KPU akan berkirim surat kepada Pimpinan Partai Politik tentang tanggapan masyarakat tersebut, Pimpinan Partai Politik tersebut yang mengklarisifikasi kepada yang bersangkutan, lalu Pimpinan Partai Politik berkirim surat tertulis secara resmi kepada KPU terkait hasil klarisifikasinya, dan apabila KPU ingin memastikan lebih lanjut, maka KPU diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan Calon yang ada tanggapan masyarakatnya tersebut.

“Ketika hasil dari tanggapan masyarakat tersebut mempengaruhi terhadap statusnya dari MS menjadi TMS, maka KPU akan mencoretnya dari DCS dan nanti di Daftar Calon Tetap (DCT) pun tidak ada,” jelasnya

Terkait persoalan nomor urut, ketika ada yang TMS kewenanganya atau ranahnya bukan di partai politik, misalkan nomor urut 5 TMS tidak bisa nomor 10 menjadi nomor 5 sekalipun parpol merubahnya sendiri, tetap KPU akan mengembalikan ke regulasi yang ada Nomor 6 yang turun ke Nomor 5 dan seterusnya.

“KPU dalam hal ini sudah melakukan koordinasi yang cukup baik dengan 16 partai politik peserta pemilu 2019, segala sesuatu hal yang berkaitan pencalonan selalu di informasikan, hal tersebut juga dilakukan agar calon dari partai politik tersebut statusnya tidak ada permasalahan di kemudian hari, semoga Pemilu 2019 nanti dapat berjalan lancar, sukses tanpa ekses dan berlangsung damai,” pungkasnya.(ale)