Aher: Terimakasih Azis!

Gubernur Lantik Pj Walikota, Ingatkan Tak Berpihak ke Salah Satu Paslon

93
LANTIK. Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc melantik Penjabat (Pj) Walikota Cirebon, Dr H Dedi Taufik, kemarin, di Gedung Sate Bandung. FOTO: DINAS KIS KOTA CIREBON
LANTIK. Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc melantik Penjabat (Pj) Walikota Cirebon, Dr H Dedi Taufik, kemarin, di Gedung Sate Bandung. FOTO: DINAS KIS KOTA CIREBON

BANDUNG – Masa kepemimpinan Drs Nashrudin Azis SH sebagai walikota Cirebon di periode pertama berakhir kemarin (16/4). Di hari yang sama, Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc melantik Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dr H Dedi Taufik MSi sebagai Penjabat (Pj) walikota Cirebon.

Sebelumnya, Dedi dipercaya menjabat Pjs walikota sejak 14 Februari. Penunjukan Dedi oleh gubernur menjadi Pjs walikota, lantaran Azis cuti dari jabatannya, mengingat ia maju di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cirebon.

Sejumlah tugas diberikan kepada Pj walikota, khususnya dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni mendatang. Pelantikan Dedi Taufik sebagai Pj walikota Cirebon dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.1467 tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Cirebon.

Sesuai dengan UU Nomor 10/2016 bahwa untuk mengisi kekosongan bupati atau walikota, maka bisa diangkat penjabat bupati atau walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati atau walikota terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dalam sambutannya, meminta agar Pj walikota yang baru dilantik tetap bekerja profesional. “Terlebih tahun ini merupakan tahun politik,” ungkap politisi PKS yang akrab disapa Aher itu, di Gedung Sate Bandung.

Oleh karena itu, Aher pun mewanti-wanti agar tidak boleh ada keberpihakan atau kecenderungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon yang bisa mempengaruhi kinerja. “Patuhi arahan Menteri PAN dan RB, patuhi arahan Komisi ASN, patuhi arahan BKD. ASN provinsi harus jadi contoh wajah pemerintahan yang baik dan profesional,” ujarnya.