Rabu, 24 Oktober 2018
Beranda blog

Persatuan Kita Sedang Diuji

PIMPIN UPACARA
PIMPIN UPACARA. Sultan Kasepuhan, PRA Arief Natadiningrat SE saat menjadi pembina upacara HUT Kemerdekaan di halaman  Keraton Kasepuhan. Di momen kemerdekaan Sultan berpesan jaga persatuan bangsa.

CIREBON – Sultan Kasepuhan ke XIV, PRA Arief Natadiningrat SE  mengatakan, momentum hari kemerdekaan RI ke-73 harus dimaknai sebagai  pemersatu warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang.

Dia mengungkapkan, meski di tahun politik, urusan persatuan harus menjadi agenda utama setiap warga negara Indonesia.  Tak boleh ada perselisihan gara-gara beda pandangan politik. Sultan Arief pun mencontohkan dengan konsep ucapara yang digelar di halaman Keraton Kasepuhan.

“Kami di sini sebagai rasa syukur memperingati HUT kemerdekaan dengan upacara. Dengan berpakaian tradisional, musik tradisional, ada pakaian mengenang sejarah Indonesia,” ungkapnya kepada Rakyat Cirebon.

Sultan Arief mengatakan, setidaknya ada beberapa poin yang perlu dicatat dalam peringatan HUT kemerdekaan  di tahun politik ini. Yakni menjaga persatuan dan kesatuan. Dia menyebut  persatuan dan kesatuan Indonesia sedang diuji.

“Karena persatuan dan kesatuan republik Indonesia sedang diuji saat ini dengan era globalisasi, era internet, era demokrasi, era multi partai dan mudah-mudahan kita bisa lolos dalam ujian ini untuk menjaga pesartuan dan kesatuan,”  lanjut dia.

Rombak Formasi, 157 Pejabat Dimutasi

DISEGARKAN
DISEGARKAN. Suasana ramah tamah usai prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah rotasi dan alih tugas 157 pejabat.

INDRAMAYU – Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu merotasi dan mengalih tugaskan 157 pejabat yang ditandai pelantikan disertai pengambilan sumpah, Rabu (15/8), di Pendopo Raden Arya Wiralodra. Wakil Bupati Drs H Supendi MSi yang menekankan untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Ratusan pejabat tersebut terdiri dari 5 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator, 118 pejabat pengawas, dan 1 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Indramayu. Adapun dasar pelaksanaan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, Perda 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Perbup Nomor 35/2018.

Wabup Supendi menyampaikan, mutasi dan rotasi jabatan sebagai bagian integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan daerah. Selain itu dibutuhkan pemahaman yang sama dari semua ASN terkait makna loyalitas. “Loyalitas ASN adalah mampu menjabarkan program-program pemerintah daerah dan mampu menerapkannya secara baik. Sehingga tujuan dari pemerintah daerah dapat terwujud, dalam hal ini diperlukan peningkatan kinerja pada setiap individu ASN,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu, Drs H Wahidin MM mengatakan, beberapa catatan penting untuk diketahui seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu tentang tujuan dilakukan mutasi tersebut, diantaranya terdapat beberapa jabatan kosong karena pejabat lama pensiun, pindah, dan meninggal dunia. “Tujuan kegiatan tersebut sebagai upaya penyegaran dan karir dalam jabatan PNS daerah,” jelasnya.

Sementara itu, untuk jabatan tinggi pratama diantaranya adalah Aan Hendrajana yang semula menjabat Sekretaris pada Inspektorat kini menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Takmid yang semula Sekretaris Dinas Pertanian kini menjadi Kepala Dinas Pertanian, Trinani Rochaeningsih yang semula menjabat Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kejahteraan Keluarga kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Suryono yang semula Kepala Bagian Administrasi Pembangunan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Dan Iin Indrayati yang semula Sekretaris Badan Keuangan Daerah kini menempati Staf Ahli Bidang Ekonomi,  Keuangan, dan Pembangunan.

Sedangkan pejabat Administrator diantaranya Bambang Priadi yang semula Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kini menjabat Sekretaris Dinas Pertanian. Dadang Rusyanto semula Sekretaris pada Satpol PP dan Damkar,  kini menjabat Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ahmad Syadeli yang semula Kabag Kesra kini menempati Sekretaris Badan Keuangan Daerah,  posisi Kabag Kesra kini diiisi oleh Ahmad yang semuka Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan. (tar)

Ibadah Haji Jangan Diseret ke Politik

VIRAL
VIRAL. Rombongan jemaah haji yang membentangkan spanduk ganti presiden 2019 diduga berasal dari Majalengka. Foto itu berlatar belakang gunung Jabal Uhud Madinah Al Munawarah Saudi Arabia. Spanduk tersebut sempat viral di media sosial.

MAJALENGKA-Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka H M Risan ikut berkomentar terkait viralnya pembentangan spanduk #2019gantipresiden yang diduga dilakukan oleh jamaah haji asal kabupaten Majalengka.

Menurut Risan, masalah ibadah haji merupakan ibadah sakral dan penyempurnaan rukun Islam yang ke lima. Sehingga alangkah baiknya tidak dibawa ke ranah politik.

“Sebaiknya sesorang itu harus bisa menempatkan diri. Ada waktu dan tempatnya. Jangan sampai dicampuradukan. Lebih baik khusu dalam beribadah haji, jangan diseret ke dalam ranah politik,” tegas Risan kepada Rakyat Majalengka, Rabu (15/8).

Sementara itu, pemerhati politik di Majalengka, Haris Azis Susilo mengatakan, pembentangan spanduk tersebut perlu diperdalam terkait motif apa yang ada dibalik orang yang bersangkutan.

Menurutnya, memang menjadi hak konstusional bagi warga negara untuk memilih sikap politik. Akan tetapi hal tersebut sangat tidak elok jika dilakukan di tempat ibadah. Terlebih, ini di Madinah dan dalam kondisi ibadah haji yang sekarang menjadi sorotan di mata dunia.

Peternak Masih Disuplai dari Luar Kota

PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melihat langsung kondisi kandang pada peternakan hewan kurban, kemarin.

SUMBER – Kebutuhan hewan ternak khususnya Sapi dan Kambing jelang Hari Raya Idul Adha terus meningkat. Tak jarang, peternak yang juga penjual mendatangkan hewan tersebut dari luar kota.

Dikatakan salah satu peternak di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, saat ini permintaan hewan kurban terus meningkat. Meskipun telah beternak sendiri, jumlah hewan ternaknya dibandingkan dengan permintaan masih tidak seimbang.

“Kita ambil dari daerah Jawa Tengah dan Timur. Kalau ternak kita tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Dalam satu hari, saya pernah menjual sepuluh sampai 15 ekor,” ungkap Rojai kepada wartawan, Rabu (15/8) di lokasi peternakan.

Dikatakan Rojai, peternakannya kali ini hanya bisa memenuhi permintaan Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Untuk luar daerah tersebut, Rojai mengaku mengambil dari luar kota.

“Kalau kita ngambil bisa lebih murah dan masih ada keuntungan buat kita. Di peternakan ini kan kelompok jadi dikelola bersama. Ada sapi dan kambing disini dan pembeli bisa langsung melihat hewannya,” ujar Rojai.

Pulang, Setelah 13 Tahun Hilang Kontak

PULANG
PULANG. Proses serah terima Dastin yang pulang setelah 13 tahun hilang, dari Kemenaker ke keluarganya berlangsung haru dan disambut tangis bahagia.

INDRAMAYU – Selama 13 Tahun hilang kontak bekerja di Negara Yordania, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Dastin (30) bin Tarja asal Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat, bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.

Tangis haru dari keluarga, kerabat hingga tetangga Rasja, menyambut kedatangan Dastin di Blok H Sarpin, Rt 05, Rw 01 itu. Salah satu pahlawan devisa Negara yang mengalami hilang kontak sejak Tanggal 25 Maret Tahun 2005 silam itu, kini berhasil pulang, setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman menemukanya pada Tanggal 18 April Tahun 2018.

Castinah Ibu Kandung Darti, tidak berhenti meneskan air mata kebahagiaan atas kepulangan anaknya tersebut, karena sudah lama merindukan anaknya berkumpul kembali dengan keluarganya di kampung halaman. “Alhamdulillah akhirnya doa saya terkabulkan,” ucap Castinah.

Rona kebagiaan di raut wajah Castinah tidak bisa tertutupi saat dirinya melihat kedatangan Dastin, dan langsung memeluk anak yang dahulu pamit kepadanya untuk bekerja di luar negeri.

“Sangat senang sekali anak perempuan saya akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga,” jawab Castinah saat ditanya awak media.

Bupati Sidak Puskesmas Karangkencana

BERI ARAHAN
BERI ARAHAN. Bupat Acep Purnama saat melakukan sidak ke Puskesmas Karangkencana.

KUNINGAN – Bupati Kuningan H Acep Purnama melakukan Sidak ke UPTD Puskesmas karangkencana, selasa (14/8).

Hal ni menanggapi keluhan pasien terkait pelayanan dikarenakan seluruh pegawai meninggalkan waktu kerja sekitar 40 menit untuk menghadiri undangan hajat salah seorang pegawai Puskesmas tersebut.

Bupati Kuningan yang didampingi Kabag Humas Setda Dr Wahyu Hidayat langsung disambut oleh Kepala Dinkes Kuningan H Raji beserta seluruh pegawai Puskesmas Karangkencana yang sudah berkumpul di aula Puskesmas.

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Kuningan dihadapan seluruh jajaran pegawai Puskesmas tersebut menegaskan pristiwa tersebut jangan sampai terulang kembali.

Karena bagaimanpun telah menghambat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baik yang akan melakukan pemeriksaan maupun penanganan kaitan dengan nyawa seseorang.

“Bagaimanapun seluruh pegawai harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai pegawai yang ditugaskan di Puskes harus memiliki sikap siap siaga dalam memberikan penanganan kesehatan,” pesannya.

Pengesahan Perubahan APBD Ditunda

PENDING
PENDING. Ketua DPRD H Mustofa SH (paling kanan) tegaskan, meski nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan telah ditandatangani, Namun pengesahannya ditunda mengingat Bupati DR H Sunjaya Purwadisastra cuti haji.

SUMBER – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dipastikan tidak bisa dalam waktu dekat.

Hal itu disebabkan cutinya Bupati Cirebon, Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi terhitung 15 Agustus hingga 7 September guna melaksanakan Ibadah haji.

Padahal, nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 telah ditandatangani oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (13/8) melalui rapat paripurna. Walaupun tidak akan mengganggu proses pembahasan, namun pengesahan tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan dan kehadiran dari bupati.

Jika melihat proses hantaran Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 hingga nota kesepakatan, hanya diperlukan waktu satu pekan saja. Dengan demikian, tanpa adanya jeda waktu lama, APBD Perubahan sudah bisa disahkan asalkan bupati tidak mengambil cuti.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH kepada Rakcer mengatakan pihaknya tetap akan melaksanakan pembahasan sebagai tindak lanjut dari disepakatinya KUA-PPAS perubahan APBD 2018.

Pratik Kebijakan Merugikan Harus Dihentikan

DORONG
DORONG. Anggota FPDIP DPR RI, Ono Surono dorong kader kerja keras untuk memenangkan tahun politik pileg 2019.

INDRAMAYU – Anggota Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPR RI Ono Surono meradang, lantaran banyak kebijakan Presiden Joko Widodo tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI itu, pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan, dalam praktiknya masih belum dirasakan secara hakiki oleh warga miskin. Padahal, program Presiden Jokowi untuk sektor tersebut sudah maksimal.

Dijelaskan Ono, kesehatan warga miskin dicover oleh Badan Penjamin Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan, iuranyapun dibiayai oleh Pemerintah, pendidikan bagi warga miskin dibantu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Prakteknya, masih adanya perbedaan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan yang berintergasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan umum,  di pendidikan masih adanya pungutan bagi siswa yang mendapkan bantuan Pemerintah,” beber Ono Surono, kepada kader PDIP, disela-sela kegiatan resesnya.

Mustofa Mulai Gerilya Raih Simpati Warga

TURNAMEN
TURNAMEN. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH gelar turnamen tenis meja Jimus Cup Tahun 2018 dalam rangka peringati HUT RI.

SUMBER – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon adalah salahsatu dari bacaleg DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) II. Ketua DPC PDIP itu kini mulai gerilya mengambil simpati warga yang menjadi konstituennya dengan menggelar aneka lomba menyambut HUT RI ke 73 tahun.

Salahsatunya, pria yang akrab disapa Jimus itu gelar turnamen tenis meja bagi warga di daerah pilihan 2 meliputi Kecamatan Gempol, Palimanan, Klangenan, Jamblang dan Depok.

Kepada Rakcer Mustofa mengungkapkan, pihaknya sengaja menggelar turnamen tenis meja, mengingat banyak bakat-bakat anak muda di bidang olah raga yang satu ini.

“Tujuan utamanya adalah memeriahkan hari kemerdekaan dengan kegiatan positif. Disisi lain juga sekaligus memberikan media bagi anak muda yang gemar main tenis maja,” tutur Mustofa, Minggu (12/8) usai membuka turnamen tenis meja Jimus Cup yang dipusatkan di Gempol itu.

KPU Tolak Disebut Plinplan

DIMAJUKAN
DIMAJUKAN. KPU Kabupaten Cirebon tidak mau disebut plinplan akibat dimajukannya penetapan Bupati dan Wabup Cirebon terpilih.

SUMBER – Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan calon Terpilih Pilbup Cirebon 2018 dilaksanakan lebih cepat dari rencana awal. Awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menyampaikan rapat pleno akan dilaksanakan, Sabtu (11/8) hari ini. Tetapi akhirnya dimajukan menjadi Jum’at (10/8).

Untuk diketahui, Komisioner KPU Divisi Teknis, Marzuki pada Kamis (9/8) menyebutkan rapat pleno akan dilaksanakan pada Sabtu (11/8). Hanya saja, pada Jum’at (10/8) pagi, Ketua KPU, Saefudin Jazuli memberitahukan bahwa pleno dilaksanakan Jum’at pukul 15.00 WIB.

Kepada Rakcer, Marzuki mengatakan KPU tidak plin-plan dalam menentukan sikap. Dirinya mengakui, rencana awal pelaksanaan pleno akan dilakukan Sabtu (11/8). Hanya saja, dengan berbagai pertimbangan, Marzuki mengatakan pleno dipercepat.

“Setelah saya menyampaikan kepada rekan-rekan, malamnya semua komisioner berkumpul dan rapat. Akhirnya, dengan beberapa pertimbangan, pleno dimajukan menjadi hari ini,” ujar Marzuki di ruang kerjanya.

Lebih jauh, Marzuki juga menegaskan waktu yang diambil ini sudah berkonsultasi dengan pihak keamanan sebelumnya. “Kita juga sudah berkonsultasi dengan Pak Kapolres terkait hal ini dan disetujui untuk dilaksanakan hari ini. Jadi, saya tegaskan tidak ada hal lain yang menjadi penyebab pleno dimajukan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Marzuki menyebutkan KPU sebetulnya memiliki waktu tiga hari untuk melakukan penetapan dihitung dari diterimanya salinan putusan Mahkamah Konstitusi. “Dalam rapat juga kita berfikir lebih cepat dilaksanakan maka lebih baik. Kita juga harus fokus pada pileg sehingga pelaksanaan pleno lebih baik disegerakan,” tutupnya. (yog)