Kader Inti PKS Merasa Diperlakukan Tidak Adil

263

CIREBON – Merasa didiskriminasi sejumlah kader inti Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kabupaten Cirebon memilih tidak maju pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Salah saorang pengurus DPD PKS, Tarsadi mengungkapkan alasannya memilih mundur dari bursa pencalonan disebabkan oleh sikap DPP PKS yang terkesan diskriminatif.

“Awalnya saya dicalonkan oleh PKS menjadi bacaleg, kemudian dalam perjalanannya partai menerbitkan aturan. Bahwa kader inti harus menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tapi tanggalnya dikosongkan,” tutur Tarsadi pada Rakcer, Minggu (5/8).

Dan itu khusus untuk kader inti, sedangkan kader pendukung tidak berlaku surat seperti itu. Sedangkan pilihannya jika tidak menandatangani surat pernyataan itu, maka kader itu tidak diikutsertakan pada pileg nanti.

“Alasannya sebagai syarat pemberkasan untuk bacaleg, tapi kenapa kader pendukung tidak kan aneh. Akhirnya menimbulkan kecurigaan, dari pada kami terus-terusan curiga akhirnya memilih tidak melanjutkan pencalegan,” tegasnya.

Padahal, lanjut pria yang menduduki bidang hukum di DPD PKS ini, secara jenjang pengkaderan lebih tinggi kader inti dibandingkan pendukung.

“Ini bahasa di jenjang pengkaderan kami, pertama itu kan disebut kader pemula (pendukung, red). Setelah melalui proses pengkaderan minimal selama lima tahun, kemudian baru masuk ke kader inti,” jelasnya.

Tarsadi mengaku, munculnya keputusan itu disebabkan konflik internal PKS yang sudah ada sejak tahun 2015 silam.

“Ini kan sebetulnya karena persoalan diatas (DPP, red) yang akhirnya berimbas juga ke daerah. Ibaratnya kalau genteng bocor pasti kan rembes juga ke bawah,” sambungnya.

Saat disinggung mengenai persoalan internal apa yang tengah dihadapi PKS, Tarsadi mengaku tidak tahu banyak, namun bisa jadi dilatarbelakangi ketidakharmonisan antara Presiden PKS, Sohibul Iman dan Sekjennya Anis Mata.

Ya bisa jadi karena persoalan itu, ini bukan hal baru tapi sudah ada sejak tahun 2015 silam. Hanya saja puncaknya sekarang-sekarang ini,” tandasnya.

Tarsadi khawatir persoalan ini akan berdampak pada perolehan suara PKS pada Pileg nanti. Pasalnya yang gagal mencalonkan ini adalah kader yang potensial dan memiliki basis suara di gress root.

“Ini akan berdampak ke yang lainnya, termasuk perolehan suara PKS kedepan. Yang tidak mencalonkan diri itu potensial,” terangnya.

Sabagai kader ia sangat menyesali dan prihatin dengan kondisi internal PKS saat ini. Menurutnya, konflik ini tidak bagus untuk perkembangan PKS ke depan.

“Persoalan ini kurang bagus di ekspose keluar. Harapan saya semua bisa menahan diri tidak mengeluarkan statemen yang kontra produktif yang menambah permasalahan ini semakin keruh, namun perlu adanya evaluasi. Saya harap saling mengevaluasi diri supaya islah betul-betul terjadi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi ST mengklaim persoalan di pusat tidak berdampak ke daerah khususnya Kabupaten Cirebon.

“Ada calon petahana kita yang mundur, tapi alasan yang terucap ke saya itu misalnya mas Thoif itu ingin fokus mengembangkan bisnis. Kemudian pak Aidin ingin mengembangkan pondok pesantren Al Muqodas. Jadi alasanya seperti itu bukan karena yang lain,” tuturnya.

Diakuinya, kader inti yang ingin mendaftarkan bacaleg harus mengisi surat pernyartaan. Sebagai bentuk keterikatakan dan komitmen untuk mematuhi AD/ART partai dan putusan pimpinan.

“Setiap jelang pencalegan juga ada surat semacam itu mas, hanya saja memang tanggalnya dikosongkan. Kalau kemudian dipermasalahkan saya juga tidak mengerti, karena dari dulu ada,” sambungnya.

PKS mendaftarkan 50 bacaleg di tingkat Kabupaten Cirebon, Thoif awalnya termasuk bacaleg tapi sebelum pendaftaran memilih mundur dengan alasan yang jelas. Begitupun Aidin Tamim yang semula ditugaskan oleh partai ke provinsi, namun lagi-lagi sebelum pendaftaran memilih tidak bersedia melanjutkan proses. (ar

 

BAGIKAN