7 Legislator Dorong Interpelasi

5
Pimpinan Dewan Siap Backup, Pemkot Dituding Sudah Ambil Keputusan Secara Sepihak

KEJAKSAN – Ketegangan kembali terjadi antara legislatif dan eksekutif Kota Cirebon. Pemicunya, sikap pemerintah kota dalam hal ini walikota yang dianggap tidak melibatkan dewan dalam pembahasan batas wilayah sehingga sejumlah titik krusial berpindah ke Kabupaten Cirebon.

Fitria Pamungkaswati
Fitria Pamungkaswati. doc. Rakyat Cirebon

Setelah politisi PKPI Budi Gunawan (BG) mewacanakan pengajuan hak interpelasi, kemarin, sejumlah anggota dewan mulai terbuka menyatakan siap menggalang kekuatan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, saat ditemui di gedung dewan menilai, penggunaan hak interpelasi sebagai konsekuensi logis dari apa yang sudah dilakukan walikota, yaitu menyepakati bersama Pemkab Cirebon terkait penuntasan batas wilayah, sementara tak pernah melibatkan DPRD dalam prosesnya.

Menurutnya, proses kemufakatan yang dicapai Azis dengan bupati Cirebon terkait penuntasan batas wilayah telah melecehkan DPRD Kota Cirebon. “Itu sama saja walikota melecehkan DPRD,” kata Fitria.

Ditegaskan Fitria, selama proses pembahasan penuntasan tapal batas kabupaten dan kota, walikota tidak pernah melibatkan DPRD.

Padahal, lanjut Fitria, dalam pelaksanaan tata pemerintahan, legislatif dan eksekutif bersinergis. “Tidak pernah DPRD dilibatkan dalam proses pembahasan itu,” kata politisi yang juga warga Pilang Setrayasa itu.

Ia juga menyayangkan, tidak gigihnya walikota mempertahankan wilayah administrasi Kota Cirebon, salahsatunya Pilang Setraysa, yang pada akhirnya dicaplok Kabupaten Cirebon.

Bahkan, lanjut Fitria, diperparah lagi dengan pernyataan walikota yang mempersilakan warga Sukapura atau khususnya

Pilang Setrayasa yang menolak masuk ke kabupaten untuk mengadu ke bupati Cirebon. Fitria menilai, mantan Ketua DPRD Kota Cirebon itu tak bertanggungjawab.

“Enak saja walikota melepas begitu saja. Tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Maka dari itu, Fitria menegaskan, dirinya sepakat dengan beberapa anggota dewan lainnya untuk menggunakan hak interpelasi.

“Saya setuju penggunaan hak interpelasi dan saya akan ikut, karena itu hak anggota dewan,” kata anggota Komisi C itu.

Senada disampaikan Anggota Fraksi Gerindra, Tommy Sofianna SH. Ia menegaskan, setuju dan akan ikut menggunakan hak interpelasi terhadap walikota atas dugaan penyimpangan dalam mengambil kebijakan atau menyepakati keputusan.

“Saya akan menggunakan hak interpelasi bersama teman-teman anggota dewan yang lainnya. Itu kita akan laksanakan untuk mengetahui bagaimana proses yang telah ditempuh walikota, apakah ada pelanggaran atau sudah sesuai aturan dalam pengambilan keputusan soal penyelesaian batas wilayah itu,” tutur Tommy.

Menurut Tommy, dengan sengaja, walikota telah mengambil keputusan secara sepihak. Terlebih, atas keputusan itu, pemkot juga akan terlibat dalam proses peralihan aset milik daerah.

“Pemkot telah mengambil keputusan sepihak. Padahal seharusnya melibatkan DPRD. Karena di dalamnya ada peralihan aset milik daerah. Dan keputusan itu telah membuat banyak masyarakat dirugikan dan resah,” kata dia.

Diakui politisi yang juga bermukim di Pilang Setrayasa itu, rencana penggunaan hak interpelasi sudah dibicarakan sejumlah anggota dewan saat menggelar rapat tertutup dipimpin Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi dan Wakil Ketua DPRD, Dra Hj Eti Herawati.

“Dan saya yakin, ketika teman-teman anggota dewan menggunakan hak interpelasi, pimpinan juga akan sepakat,” kata Tommy.

Menurutnya, penggunaan hak interpelasi, selain untuk meminta kejelasan walikota soal pengambilan keputusan sepihak itu, juga menjadi pembelajaran bagi orang nomor satu di Kota Cirebon itu, bahwa penyelenggara pemerintahan terdiri dari eksekutif dan legislatif.

“Ini juga menjadi pembelajaran buat walikota. Tidak bisa pemerintahan hanya dijalankan oleh eksekutif. Ada legislatif juga,” katanya.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, dr H Doddy Ariyanto MM juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, penggunaan hak interpelasi dewan pada persoalan batas wilayah adalah langkah yang tepat.

“Saya akan sangat setuju dengan rencana interpelasi dan saya siap akan ikut menggunakan hak itu. Karena memang pada persoalan penuntasan sengketa batas wilayah, walikota tidak melibatkan DPRD,” kata Doddy.

Dikatakan Doddy, walikota terlalu terburu-buru untuk menyepakati penuntasan polemik batas wilayah, tanpa berkoordinasi dengan DPRD terlebih dahulu.

“Saya juga tidak tahu, kenapa walikota bisa melakukan hal itu. Padahal sangat sederhana, kita sebagai penyelenggara pemerintahan, ya membahas bersama ketika ada suatu persoalan,” katanya.

Ditemui di tempat yang sama, Anggota Fraksi Bangkit Persatuan, H Budi Gunawan menyampaikan, pada rapat tertutup DPRD di Griya Sawala, sejumlah anggota dewan sudah bersepakat akan menggunakan hak interpelasi.

Mereka di antaranya, diklaim poltisi yang akrab disapa BG itu, selain Tommy Sofianna, Fitria Pamungkaswati, Doddy Ariyanto, juga Cicih Sukaesih (F-PKS), Maria Apriliaswati (F-Gerindra) dan Agung Supirno SH (F-Golkar).

“Kita sepakat untuk berencana menggunakan hak interpelasi. Bukan untuk menjatuhkan walikota. Melainkan kita ingin ada kejelasan terkait proses penyelesaian batas wilayah ini. Yang jelas, kita semangatnya sama, yaitu bagaimana mempertahankan wilayah Kota Cirebon,” kata BG.

Sementara itu, Ketua DPRD Edi Suripno SIP MSi menyatakan, pimpinan DPRD akan siap menerima dan memproses penggunaan hak interpelasi terhadap walikota.

“Pimpinan dewan pada kapasitas memproses dan kalau rekan-rekan dewan mau menggunakan hak interpelasi, kita siap untuk proses,” kata Edi. (jri)

BAGIKAN