Agus Dimyati: PTUN untuk Kebijakan Eksekutif

5
DPRD Tidak Bisa Digugat jika Melakukan Pemilihan Wawali

KESAMBI– Dituding memberi opini menyesatkan terkait proses pengisian wakil walikota (wawali), akademisi Unswagati Cirebon Agus Dimyati SH MH, balik melawan.  Ia tetap menegaskan, keputusan DPRD terkait proses pemilihan wawali tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

balaikota cirebon
Balaikota Cirebon. Image by id.wikipedia.ord

Agus Dimyati menjelaskan, di pasal 1 UU Nomor 51/2009 tentang PTUN menyebutkan, bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.“Pak Gunadi menyatakan, DPRD itu pejabat negara dan objek PTUN itu adalah keputusan pejabat negara. Saya kurang sependapat. Karena undang-undangnya mengatur jelas,” kata Agus Dimyati kepada Rakyat Cirebon.

Masih di pasal yang sama, tambah Agus Dimyati, disebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Sehingga, harus dibedakan antara pejabat negara dan pejabat tata usaha negara. Kalau pejabat negara, saya sepakat DPRD adalah pejabat negara. Tapi yang menjadi objek dari peradilan TUN adalah pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 tadi,” jelasnya.

Disampaikannya pula, dalam pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Begitupun di poin 8, sambung Agus, disebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Di sini sudah sangat jelas kalau mengacu UU Nomor 51/2009, bahwa yang dimaksud pejabat dalam UU ini adalah pejabat tata usaha negara. Jadi, PTUN itu hanya bisa untuk kebijakan eksekutif,” kata dia.

Ia menyayangkan, pernyataan yang disampaikan praktisi hukum, Gunadi Rasta SH MH dan anggota Fraksi Golkar DPRD Agung Supirno SH yang justru menyudutkan dirinya, ketimbang mempelajari UU yang mengatur persoalan terkait.“Jadi yang baca statmen Agung Supirno ya ketawa. Makanya, dibaca dulu UU tentang PTUN-nya,” kata Agus Dimyati.

Dia justru balik menantang kepada Gunadi Rasta maupun Agung Supirno untuk membuktikan bahwa keputusan DPRD bisa digugat. “Sekarang tinggal tolong buktikan, bahwa pejabat negara dan pejabat tata usaha negara itu sama,” kata dia. Ia kembali menegaskan, bahwa keputusan DPRD tidak akan bisa digugat ke PTUN. Sehingga DPRD tidak perlu risau atau takut untuk melaksanakan proses pengisian wawali.

“Oleh karena itu, saya mempertanggungjawabkan pernyataan saya, bahwa keputusan DPRD tidak bisa digugat di PTUN. Karena DPRD bukan pejabat tata usaha negara,” ujarnya.
Disinggung soal tuduhan kepada dirinya yang diduga masuk dalam kepengurusan salahsatu partai politik, Agus Dimyati tak bergeming. 

Yang pasti, ditegaskannya, pandangan hukum yang ia sampaikan ke publik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan PTUN. “Jadi kalau ada tuduhan ke saya tendensius karena saya terindikasi menjadi pengurus salahsatui parpol, saya kembalikan ke publik untuk menilai. Saya hanya memberikan pandangan hukum,” katanya.

Terkait persoalan di Partai Golkar, ia tetap berkeyakinan, bila panlih wawali di DPRD hanya mempertimbangkan usulan dari Partai Demokrat dan PPP, tidak masalah.  Mengingat, dualisme kepengurusan di tubuh Beringin, justru akan membuat proses pengisian wawali berlarut-larut.

“Rekomendasinya nanti dari siapa? Kalau dari kubu ARB, kubu Agung Laksono marah. Siapa yang mau bertanggungjawab kalau kubu Agung Laksono keberatan? Kalau menunggu rekomendasi keduanya, sementara salahsatu kubu tidak setuju, bagaimana? Mau sampai kapan?” tuturnya.
Atas hal itu, kata Agus Dimyati, DPRD seharusnya bisa lebih cermat dalam melaksanakan proses pengisian wawali. Selain merupakan kebutuhan, keberadaan wawali juga merupakan amanat konstitusi.

“Saya prihatin, Kota Cirebon belum memiliki wakil walikota. Bukan persoalan penting atau tidak. Tapi lebih kepada amanat konstitusi negara kita, bahwa DPRD diamanatkan oleh UU Nomor 8/2015 untuk melaksanakan pengisian atas kekosongan jabatan wakil walikota,” katanya. Sebelumnya, praktisi hukum, Gunadi Rasta SH MH menilai, pernyataan Agus Dimyati soal wawali, terlihat begitu tendensius.

“Saat akademisi sudah terkontaminasi interes politik, maka komentarnya menjadi tendensius,” ungkap Gunadi, kemarin. Pengacara senior di Cirebon itu juga mempertanyakan landasan hukum atas apa yang disampaikan Agus Dimyati, bahwa putusan DPRD terkait pengisian wawali tidak bisa digugat. “Harus jelas apa landasan hukumnya? Yang benar saja, masa keputusan DPRD gak bisa di-PTUN? Dasarnya apa?” tanya Gunadi. (jri)

BAGIKAN