Alokasikan APBDesa untuk Bendung Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat tiap tahunnya. Padahal, saat ini sudah ada amanat undang-undang (UU) yang memayunginya. Lalu, apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan itu?

PERMASALAHAN perempuan dan anak ini menjadi isu lintas sektor, ilmu dan bidang. Sehingga perlu mendapat perhatian khusus.Apalagi, berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk di Indonesia didominasi oleh perempuan. Namun, sangat disayangkan peranan perempuan masih kurang diperhitungkan hampir disemua bidang. Bahkan, justeru angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat.

rapat koordinasi kekerasan pada perempuan dan anak
Rapat Koordinasi. Foto : Ahmad Ashari/Rakyat Cirebon

Melihat hal itu, dipandang perlu adanya upaya baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Kondisi itu juga yang mendorong Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kementerian Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Sugiharto, kemarin (1/10), menghadiri rapat koordinasi kebijakan pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon.

“Kebijakan untuk memberdayakan perempuan terus dikembangkan. Alhasil, ada peningkatan indeks pembangunan manusia dari 57,20 menjadi 69,67,” tuturnya kepada Rakyat Cirebon.Di tahun 2015 saja, sebutnya, menurut data dari Bareskrim menunjukan angka kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi, yakni sebanyak 860 kasus perdagangan perempuan. “Belum lagi, kasus KDRT, pelecehan s*ksual dan perk*saan,” katanya.

Tentu, kata dia, hal ini menjadi keprihatianan bersama. Apalagi perempuan juga memiliki peranan yang sama dalam pembangunan daerah.“Saya harap Bupati Cirebon dapat mengkoordinasikan antar OPD hingga desa dalam peningkatan perananan dan perlindungan perempuan. Gandeng pengusaha, OPD dan desa. Misalnya, dari APBDes anggarkan untuk perempuan, kemudian dari pengusaha CSR-nya digunakan untuk pelatihan atau yang lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Hidup Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni mengatakan, keberadaan UU tidak dapat membendung angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kekerasan di kita jumlahnya cukup banyak, dari 413 kasus 223 merupakan anak-anak,” terangnya.
Kegiatan yang dihadiri sedikitnya 200 peserta dari berbagai elemen yang ada di pemerintah kabupaten dan kota, kata Eni, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta, meningkatkan komitmen pemangku kebiajakan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

Di tempat yang sama, Bupati Cirebon Drs Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengatakan, Kabupaten Cirebon memandang kekerasan s*ksual terhadap perempuan harus ditanggulangi dengan serius. Bukan saja pemerintah daerah, namun juga orang tua masing-masing.“Tidak sedikit kasus yang terjadi karena diawali dengan perkenalan melalui media online. Makanya saya meminta pengawasan terhadap anak harus ditingkatkan, baik di rumah dan di sekolah,” tandasnya.

Dikatakan Sunjaya, anak merupakan generasi bangsa yang patut diperhatikan baik dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Namun, diakui Sunjaya, masih banyak anak di desa yang perkembangannya terganggu karena kurangnya pemahaman orang tua dalam memberi asupan makanan pada anak.“Di setiap daerah pasti ada namun kita harap angkanya menurun. Untuk kearah sana tentu diperlukan kerjasama antar OPD,” imbuhnya. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!