AMDAL Bongkar Muat Batubara Bermasalah

62
KLH dan DPRD Bakal Datangi Kementrian LH

KEJAKSANKantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cirebon bersama anggota DPRD berencana akan mendatangi kementrian Lingkungan Hidup minggu depan. Kepala KLH Kota Cirebon Agung Sediono, mengaku jika pihaknya akan berangkat ke Kementrian Lingkungan bersama Komisi B terkait dampak batubara. “Untuk mengetahui perkembangan mengenai penanganan dampak debu batubara. Kami akan berangkat kesana dengan Komisi B,” kata Agung pada Rakyat Cirebon.

debu batu bara cirebon
Debu batu bara ganggu sekolah. Foto : Sudirman/Rakyat Cirebon

Dikatakan, kunjungan tersebut dilakukaan karena untuk masalah debu batu bara ini sudah ditangai oleh Kementrian LH RI. Lanjut lagi, penangan debu batubara itu dilimpahkan oleh kementrian LH sudah dilakukan sejak tahun 2014. “Awalnya ada salah satu masyarakat yang melapor ke kementrian LH. Waktu itu tahun 2014 dan LH langsung kesini untuk melakukan investigasi,” jelasnya.

Saat kementrian LH RI meninjau kawasan kerja PT Pelindo khususnya aktifitas bongkar muat batu bara. Dikatakan Agung, kementrian melihat ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh PT Pelindo.  “Hasilnya itu, kementrian mengeluarkan surat teguran kepada perusahaan terkait untuk melakukan penyempurnaan AMDAL,” tegasnya.

Namun, setelah keluarnya surat teguran tersebut, dirinya belum mengetahui perkembangan persisnya terkait dengan penanganan debu batu bara. Sehingga, dirinya akan memastikan hasil dari perkembangan penanganan terkait dampak debu batubara. “Rencananya minggu depan,” katanya. Lebih jauh lagi, dirinya menjelaskan, sementara saat ini sudah ada rencana untuk melakukan pengembangan pelabuhan yang dilakaukan oelh kementrian perhubungan.

Namun, Agung menegaskan bahwa dirinya kurang begitu tahu, master plan dari pengembangan pelabuhan tersebut membahas tentang penempatan aktifitas bongkar muat debu batu bara itu. “Soal penempatan atau dihilangkan tidaknya aktifitas bongkar muat dibahas didalam master plan atau tidak saya kurang tahu mas,” tegasnya.

Sementara itu, ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi menjelaskan, kunjungan ke kemntrian LH RI merupakan tindak lanjut dari surat yang sudah dilayangkan oleh KLH kota Cirebon terkait dengan dampak debu batu bara. “KLH Kota Cirebon sudah meninjau dan membuat laporan dampak debu, yang kemudian hasilnya dilayangkan melalui surat ke kementrian. Tapi saat ini belum ada balasan, makanya kita akan kesana meminta kejelasan,” paparnya.

Diakui Didi, dirinya dan KLH akan membawa berkas-berkas yang dimana isi dari keluhan dari masyarakat, hasil peninjuan KLH, keluhan dari pihak sekolah dan sejumlah LSM.  Dirinya dan rombongan KLH akan menyambangi kementrian LH RI bagian Deputi Penegak Hukum, pasalnya yang melakukan penangan terkait debu batu bara adalah bagian tersebut. “Yang pada intinya, berkas tersebut untuk meminta penutupan aktifitas bongkar muat batu bara,” tegasnya.

Didi juga menegaskan, bahwa pentupan tersebut tidak mengarah ke pada PT Pelindo II. Pasalnya, kata Didi Pelindo hanya merupakan tempat dari adanya aktifitas bongkar muat batu bara. “Silahkan ada aktifitas bongkar muat batubara, tapi jangan disini, jangan di pelabuhan ini,” tandasnya. (man/mgg)

BAGIKAN