Aset Desa Dijual Oknum Aparat

14
Warga Desak Penyelesaian Jalur Hukum atau Musyawarah


SUMBERJAYA – Warga Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka mempertanyakan tanah aset desa yang tiba-tiba dijual oleh oknum dua aparat desa.  Dugaan adanya penjualan aset desa oleh oknum Desa Paningkiran menggelar pertemuan dengan perangkat desa dan Polsek pada 12 Oktober lalu.

jual aset desa paningkiran majalengka
Rapat penjualan aset desa. Foto: Herik Diana/Rakyat Majalengka

Pertemuan dilanjutkan di balai desa Paningkiran pada Kamis (15/10) sekitar pukul 13.30 dan berakhir pukul 15.30 WIB. Hanya saja tidak terjadi titik temu, mengingat masyarakat memberikan opsi hanya dua pilihan kepada pihak desa yakni jalur musyawarah atau jalur ranah hukum.

Sebelumnya, kubu dari perwakilan masyarakat yang juga Ketua BPD yang baru, Apiyadi mempertanyakan adanya penyalahgunaan jabatan pemdes yang lama. Karena dinilai sudah menjual aset desa yang seharusnya tak boleh dijual.

Mereka menilai perangkat desa tersebut sudah menyalahi perda no 2 tahun 2015 pasal 65 ayat 2 yang berisi, “merangkap jabatan dengan kepala desa, anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan,”.

“Tuntutan kami aset desa yg sudah dijual dikembalikan lagi. Meminta pamong yang memakan uang hasil penjualan aset desa jangan diangkat kembali. Pamong tidak boleh merangkap jabatan,” ujarnya Apiyadi kepada Rakyat Majalengka (Rakyat Cirebon Group).

Warga setempat Mugni Ali juga pernah kroscek ke tanah aset yang dimaksud yakni di wilayah Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh, hanya saja ternyata setelah di kroscek justru tanah asetnya ada di wilayah Desa Teja Kecamatan Rajagaluh. “Setelah di kroscek di sana ternyata benar, bahwa memang ada tanah aset desa di sana, tapi sudah dijual oleh oknum pamong,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, saat dikroscek ke Kumbung dan Teja, dia didampingi petugas dari pihak kepolisian, dengan alasan kasus persoalan tanah aset desa yang mencuat saat ini telah dilaporkannya ke pihak Polres dan Polsek.

“Kami ingin persoalan ini masuk ke ranah hukum, soalnya berkas- berkas juga sudah masuk ke pihak kepolisian,” ujarnya seusai pertemuan di balai desa tersebut.

Sementara itu Kepala Desa Suharto, didampingi Sekdes serta sejumlah unsur pamong desa lainnya. Kades Suharto mengatakan, mengenai pengangkatan pamong desa telah sesuai aturan. sementara mengenai aset tanah desa pihaknya telah mengangkat kaur khusus tentang asset desa.

“Mengenai keinginan warga belum bisa saya putuskan karena saya pun punya atasan yakni camat. Sementara untuk aset desa kami telah punya kaur khusus tentang aset yang nantinya bisa berkoordinasi dengan instansi terkait,” katanya dihadapan para warga yang mengikuti audiensi di balai desa Paningkiran. (hrd)

BAGIKAN