Awas APBD Gate Jilid VI!

Beberapa Legislator akan Tolak Pengesahan Raperda Penyertaan Modal BJB

KEJAKSAN– Rapat paripurna pengesahan RAPBD 2016 pagi hari ini, di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon, diprediksi bakal kembali dihujani interupsi.

ilustrasi apbd gate
Ilustrasi APBDgate Cirebon. Image by radarcirebon.com

Beberapa anggota dewan maupun fraksi berencana akan menolak Raperda tentang Penyertaan Modal Bank Jabar Banten (BJB) untuk disahkan menjadi perda.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon ke BJB senilai sekitar Rp1,7 miliar dianggap sebagai langkah terburu-buru, bahkan terkesan instan.

Pasalnya, terdapat salahsatu peraturan perundang-undangan berkaitan, yaitu Permendagri Nomor 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, tidak dimasukkan menjadi salahsatu konsideran dalam draf raperda itu.

Setelah Fraksi Partai Nasdem secara terbuka menyampaikan bakal menolak Raperda tentang Penyertaan Modal BJB untuk disahkan menjadi perda, kemarin, giliran Fraksi Gerindra menyatakan hal yang sama.

Fraksi Gerindra akan menolak gelontoran Rp1,7 miliar APBD Kota Cirebon untuk penyertaan modal ke BJB.

“Saya kira rencana Fraksi Partai Nasdem untuk menolak Raperda tentang Penyertaan Modal BJB menjadi perda adalah langkah tepat. Kemungkinan kita juga akan menempuh itu, karena memang sudah jauh-jauh hari kita memikirkannya,” ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ruri Tri Lesmana kepada Rakyat Cirebon.

Alasannya, kata Ruri, tidak jauh berbeda dengan alasan yang melatar belakangi Fraksi Nasdem menolak penyertaan modal BJB. Menurut Ruri, Permendagri Nomor 52/2012 seharusnya menjadi pijakan hukum untuk raperda tersebut.

“Karena di dalam permendagri itu mengatur beberapa langkah substansial berkaitan dengan penyertaan modal. Saya kira seharusnya Permendagri Nomor 52/2012 menjadi salahsatu pijakan,” kata dia.

Dijelaskan Ruri, beberapa prasyarat pemerintah daerah melakukan kebijakan penyertaan modal diatur dalam Permendagri Nomor 52/2012 itu.

Di antaranya, postur APBD harus terlebih dahulu surplus, selain investasi dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tim penasehat investasi yang dibentuk kepala daerah.

“Kita menolak dengan alasan yang rasional. Ini demi kebaikan bersama,” kata legislator asal dapil I Harjamukti itu.

Sementara itu, akademisi Unswagati Cirebon, Agus Dimyati SH MH menilai, antara eksekutif dan legislatif terlalu menonjolkan tarik ulur kepentingan pada proses pembahasan RAPBD 2016.

Salahsatunya terlihat pada kengototan untuk penyertaan modal BJB.

“Saya kira untuk penyertaan modal ke BJB agar ditinjau kembali. Karena memang APBD kita belum surplus. Berani-beraninya penyertaan modal,” kata Agus Dimyati.

Menurutnya, dengan kondisi APBD Kota Cirebon yang masih mengalami defisit, seharusnya DPRD bisa lebih cermat sebelum menetapkan Raperda tentang Penyertaan Modal BJB menjadi perda.

“Di saat APBD sedang defisit, kok mau penyertaan modal? Logika berpikirnya bagaimana? Kalau sudah surplus sih wajar. Kenapa ini dipaksakan? Ada apa ini?” kata dia.

Ia mengingatkan, DPRD Kota Cirebon untuk kembali mematuhi aturan. Secara khusus, untuk penyertaan modal BJB, dewan diminta lebih cermat.

Karena, kata Agus Dimyati, bila tak berhati-hati, tidak menutup kemungkinan akan lahir APBD Gate jilid VI. “Dewan agar kembali kepada aturan yang sudah ditentukan. Agar jangan terjadi APBD Gate jilid VI,” katanya.

Sebelumnya, secara terbuka Fraksi Nasdem DPRD Kota Cirebon menyatakan bakal menolak Raperda tentang Penyertaan Modal BJB disahkan menjadi perda, ketika konsideran dalam raperda itu dianggap tidak lengkap.

“Kami menolak raperda itu disahkan menjadi perda. Selebihnya, silahkan tanya ke dr Doddy (Ariyanto), anggota fraksi kami yang ada di pansus raperda itu,” ungkap Ketua Fraksi Partai Nasdem Harry Saputra Gani. (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!