Bahas Penataan PKL, DPRD Kota Cirebon: Pemkot Tidak Ada Niat Menggusur Tapi Menata

62
(Humas DPRD Kota Cirebon)

RAKYATCIREBON.ID-Pimpinan DPRD, Komisi I dan II rapat kerja bersama Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM , Satpol PP dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) di Griya Sawala, Kamis (26/12). Rapat membahas penataan PKL.

Perwakilan Forum PKL, Erlinus Tahar mengatakan, PKL mendukung pemerintah dalam menata ketertiban kota. Namun, ia berharap ada solusi dari pemerintah dalam penataan PKL khususnya dalam hal relokasi.

“Kita mendukung pemerintah untuk ketertiban dan penataan kota, tapi perlu juga solusi untuk para PKL agar dapat berjualan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Yunus itu menyarankan, untuk relokasi para PKL terutama yang sebelumnya berdagang di ruas jalan-jalan protokol agar ada pembinaan. Baik dari dinas terkait atau lembaga pemerintah yang berada di sekitar jalan tersebut.

“Jadi ada semacam bina lingkungan, PKL masuk ke gang-gang atau gedung lembaga pemerintah yang ada di sekitar itu. Atau bisa juga diterapkan pengaturan jam, ada satu ruas jalan khusus untuk kuliner malam,” sarannya.

Ketua Komisi I, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, DPRD memfasilitasi apapun yang menjadi aspirasi para PKL. Imam memahami bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon pun berupaya yang terbaik untuk penataan PKL dan ketertiban kota.

“Kita sudah saling memahami, pemerintah kota tidak ada niat menggusur, tapi tujuannya adalah menata. Untuk itu , dalam hal penataan ini pemerintah juga wajib memiliki kantung-kantung untuk PKL,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos yang hadir dalam rapat menyampaikan, terkait bina lingkungan yang disarankan forum PKL, ia sepakat asalkan ada sosialisasi yang maksimal dari pemerintah.

“Berkaitan dengan bina lingkungan ini kalau sosialisasinya maksimal, ini akan berjalan. Sedangkan untuk kuliner malam, masih menunggu konsep pujamari (pusat jajanan malam hari, red) yang menjadi program walikota dan wakil walikota,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, rencananya Komisi I dan II akan kembali rapat kerja gabungan bersama forum PKL dan SKPD terkait di awal tahun 2020.

“Karena dinas terkait tidak hadir rapat hari ini, kita akan kembali rapat kerja gabungan di awal tahun 2020 untuk mencari solusi bersama,” tuturnya. (rls)