Bangunan Diatas Tanah PD, SKPD Wajib Bayar

50
KEJAKSAN – Walikota Nasrudin Azis meminta pada Kepala dinas yang bangunannya berdiri diatas tanah milik Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan wajib membayar sewa. Pasalnya, anggaran pembayaran pajak dan lain–lain telah dianggarkan pemerintah daerah melalui APBD. “Iya Harus tetap membayar sewa,” ujar Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH kepada Rakyat Cirebon, kemarin.

walikota cirebon azis
Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis. doc Rakyat Cirebon

Menurutnya, pembayaran sewa tersebut harus dilakukan lantaran SKPD yang menggunakan tanah PD sudah menyediakan anggaran untuk bayar PBB dan administrasi lainnya. “Walaupun bisa dikatakan jeruk makan jeruk. Tapi demi ketertiban adminstrasi harus ditempuh,” paparnya.

Ia mengatakan, PD pembangunan harus segera mengkroscek dan menginfentarisir asset mana saja yang digunakan oleh SKPD untuk menghindari dobel pendataan. Jika tidak persoalan ini tidak akan terus menjadi bola panas. “Memang asset sama saja pada satu kesatuan yakni pemerintah daerah. Tapi, harus dibedakan. karena bagaimanapun PD pembangunan juga, adanya perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan. Jadi SKPD yang menggunakan tanah milik PD harus membayar sewa,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa keteriban adminstarasi ini sangat dipelukan untuk menunjang sistem kerja pemerintah daerah demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.  “Kenapa kita gagal dapat WTP pada laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2014 lalu, salah satu penyebabnya adalah karena banyak adminstrasi milik PD pembangunan yang belum terinventarisir dengan baik dan benar,” ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Ketua DPRD itu mengatakan, untuk usulan mengenai, asset milik PD yang digunakan SKPD lebih baik dilepas atau dihibahkan, masalah ini harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Apalagi untuk pelimpahan asset tersebut harus menggunakan perda. “Idealnya kita harus tertibkan dulu administrasinya. Sebab, untuk membuat perda jangan sampai melanggar aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kita harus melakukan kajian dulu mengenai masalah ini,” ungkapnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon Didi Sunardi sangat mendukung jika harus bayar sewa. “Iya wajib, bagi bangunan SKPD yang berdiri di tanah PD Pembangunan,” paparnya. Ia mengatakan, dengan adanya hitungan sewa tersebut dapat memberikan incam untuk PD Pembangunan. “Jadi pemasukan untuk PD Pembangunan jelas mas, artinya dapat menambah jumlah pemasukan bagi PD Pembangunan,” pungkasnya. (dic)

BAGIKAN