Bawaslu Dituding Pakai Kacamata Kuda

APK Ilegal Masih Terpasang, KPU Diminta Segera Evaluasi

131
Melintas
MELINTAS. Seorang pengendara roda dua melintas didekat spanduk pasangan calon bupati dan wakil bupati Majalengka. Timses paslon diminta memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tidak memasang APK menyalahi aturan yang telah ditentukan.

MAJALENGKA – Kinerja penyelenggara pemilu pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dan Pilkada Majalengka 2018 tidak luput dari pantauan masyarakat dan pemerhati politik.

Beragam masukan dan pandangan diungkap oleh mereka. Mulai dari pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK), penangananan pelanggaran, hingga perlunya pertemuan intensif antara penyelenggara pemilu dan timses paslon.

Pemerhati Politik kabupaten Majalengka, Haris Azis Susilo SIP menyebut, dari pantauan timnya sudah banyak APK yang rusak.

Karena itu ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi dan perbaikan APK yang telah terpasang. Termasuk tempat-tempat pemasangan yang masih terkesan semerawut.

“Menjaga APK sampai Juni nanti perlu dimaksimalkan KPU. Sebab saya lihat di Majalengka, khususnya yang ada di pinggiran kota, sudah banyak yang lepas. Karena terbawa angin atau sengaja dilepas orang. Sehingga harus dimonitor KPU. Termasuk juga titik pemasangan, Panwaslu harus ikut menertibkan,” ujar Haris kepada Rakyat Majalengka, Kamis (26/4).

Ia mengaku, APK yang dipasang timses paslon juga harus dipantau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan. Karena APK dinilai memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menentukan minat pemilih menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni mendatang.

“Faktor pemasangan APK ini sangat menentukan pilihan. Media sosial, media massa seperti koran, televisi, dan lain-lainnya memang berefek pada penentuan pilihan masyarakat. Tetapi, yang paling besar pengaruhnya itu pemasangan APK yang dilakukan KPU. Kalau KPU salah memasang, tidak dirawat, tidak dievaluasi, dibiarkan begitu saja membuat masyarakat juga melihatnya tidak bagus,” sebutnya.

Haris menambahkan, pemantauan dan evaluasi juga perlu dilakukan KPU dan Bawaslu beserta jajarannya di tingkat desa/kelurahan. Pasalnya, masih banyak APK yang dipasang tidak sesuai tempat seperti di pohon dan di luar titik yang sudah ditentukan.