Bingung Kelola BRT, Begini Kata Wali Kota

Bingung Kelola BRT, Begini Kata Wali Kota

RAKYATCIREBON.ID-Hampir dua tahun 10 unit Bus Rapid Transit (BRT) diparkir di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. Entah kapan dioperasikan. Belum ada kejelasan. PD Pembangunan yang semula diperintahkan mengelola bus-bus itu kebingungan. Dikembalikan lagi ke dishub. Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH harus cari jalan lain. Ada dua alternatif yang ditawarkan.

YA, setelah menerima laporan dari PD Pembangunan terkait hasil kajian pengelolaan BRT dari kacamata pengelolaan bisnis, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH nampaknya belum menemukan titik terang. Hasil  kajian menunjukkan biaya pengelolaan yang tinggi dan harus membebankan APBD.

Oleh karena itu, Azis menyebut ada dua alternatif yang bisa digunakan untuk pengelolaan BRT. Itu pun di luar konsep awal, di mana BRT  rencananya akan diserahkan untuk dikelola PD Pembangunan. “PD Pembangunan sudah diperintahkan untuk membuat konsep bagaimana agar BRT bisa berjalan, tapi belum ketemu. Jadi ada dua alternatif apakah kami akan melimpahkan ke provinsi atau ada alternatif lain yang bisa berjalan,” kata Azis kepada Rakyat Cirebon, kemarin.

Dari hasil kajian yang dilakukan, lanjut Azis, jika pengelolaan diserahkan kepada BUMD, maka PD Pembangunan belum menemukan formula pembiayaan yang pas. Sehingga tetap harus mendapatkan subsidi anggaran dari pemkot. “PD Pembangunan berharap ada subsidi dari APBD, sedangkan kondisi APBD kita itu belum memungkinkan subsidi BRT, sehingga persiapannya terhenti,” lanjut Azis.

Namun demikian, lanjut Azis, ia sudah menginstruksikan dinas perhubungan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, menyiapkan rencana lain jika 10 unit BRT itu tidak jadi dikelola BUMD. Ia juga meminta dishub untuk sementara melakukan perawatan ringan agar kondisi 10 armada itu terawat dan layak jalan. “Kami sudah meminta kepada dishub untuk segera mengambil langkah-langkah supaya masalah BRT tidak menjadi beban. Sayang mobilnya kalau tidak digunakan,” kata walikota.

Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil, pada dasarnya Azis mengharapkan BRT yang dihibahkan Kemenhub kepada pemkot bisa membawa peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Artinya, manfaat BRT ini bisa dirasakan oleh masyarakat. “Itu sasarannya. Tapi biaya operasional cukup besar. Itu yang menjadi kendalanya. Tapi kita akan cari alternatif,” ujar Azis.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PD Pembangunan Pandji Amiarsa mengaku rapat terakhir menugaskan pihaknya mengkaji konsep pengelolaan BRT, termasuk menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga yang berpengalaman.

Hasil kajian sudah dilaporkan PD Pembangunan ke dinas perhubungan selaku SKPD yang menjadi leading sector di bidang perhubungan. “Hasil rapat yang lalu terkait dengan kajian rencana pengelolaan BRT di tingkat kota sudah kita sampaikan ke dishub, tinggal nanti tunggu tindak lanjut berikutnya. Jadi bolanya saat ini ada di dishub,” ungkap Pandji kepada Rakyat Cirebon pada edisi Rabu 23 September.

Setelah dilaporkan, lanjut Pandji, PD Pembangunan akan wait and see. Melihat respons dari dinas perhubungan. Belum lagi muncul wacana bahwa pengelolaan BRT akan menerapkan konsep Trans Jabar. Dengan demikian pengelolaan akan dilakukan oleh provinsi melalui pihak yang ditunjuk. “Tentu dari telaah dishub dan komunikasi yang dibangun dengan pihak terkait, kaitan dengan wacana untuk diangkat ke tingkat regional, kita tunggu saja,” kata Pandji.

Problem ini juga disorot Komisi I DPRD Kota Cirebon. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan terbaru dari dishub mengenai rencana operasional bus-bus hibah Kemenhub itu. “Waktu rapat terakhir dengan dishub, BRT itu menurut dishub sebetulnya tinggal launching. Cuma karena kondisi pandemi jadi ditunda. Updatenya seperti apa, belum ada laporan,” ungkap Imam kepada Rakyat Cirebon pada edisi 24 September.

Mengenai teknis pengelolaan, lanjut Imam, laporan terakhir Komisi I mendapatkan informasi bahwa PD Pembangunan sebagai salah satu BUMD di Kota Cirebon dipercaya melakukan pengelolaan. Namun beberapa waktu terakhir santer dibicarakan mengenai wacana Trans Jabar dalam pengelolaannya. “Pengelola tadinya ke PD Pembangunan, cuma yang terakhir belum ada laporan lagi. Kalau teknis kayanya sudah siap, tinggal jalan. Harusnya April kan sudah launching, tapi karena PSBB,” ujar Imam.

10 unit BRT yang dihibahkan Kemenhub, dijelaskan Imam, merupakan ujian dari pemerintah pusat untuk Kota Cirebon. Jika 10 unit berhasil dikelola dengan baik, maka ke depan akan ada kepercayaan lebih untuk menghibahkan lebih banyak armada. “Harapan kita, karena ini mobilnya sudah lama ada jadi agar segera dipakai. Kalau tidak segera digunakan takut malah tidak berfungsi. Cepatlah jalan,” jelas Imam.

Khusus untuk dishub, kata Imam, saat ini memiliki pimpinan baru dan seharusnya itu menjadi dorongan agar programnya terealisasi, termasuk soal pekerjaan rumah pengelolaan BRT. “Kepala dinas baru, harusnya persiapan bisa lebih masif dan segera diselesaikan,” kata Imam. (sep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!