Desakan untuk PSU Mentah

Desakan untuk PSU Mentah

Sanusi menambahkan, pembukaan kotak suara dilakukan dan diperbolehkan atas izin dan/atau dalam pengetahuan dan kehadiran Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Pengawas TPS serta beberapa saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 di beberapa TPS.

“Perihal Rekomendasi Panwascam yang disampaikan kepada PPK, secara fakta masih ditemukan adanya kejanggalan, dimana Surat Rekomendasi dimaksud disampaikan pada akhir batas waktu penyampaian rekomendasi, yaitu hari Jumat 29 Juni 2018, pukul 22.00-24.00 WIB,” tuturnya.

Ia menerangkan, secara mekanisme tidak terdapat kesalahan teknis maupun prosedural. Jadi secara substantif, peristiwa pembukaan kotak suara hanya bersinggungan dengan perjalanan atau pergeseran kotak suara dari KPPS ke PPS dan ke PPK. “Sehingga sama sekali tidak terdapat hal yang dapat dikualifikasi sebagai merugikan pasangan calon,” kata dia.

Di sisi lain, Sanusi menyampaikan, pada Sabtu (30 /6) pukul 11.39 WIB, ketua Bawaslu Jawa Barat telah menyampaikan konfirmasi kepada KPU Kota Cirebon, mengenai tidak ditemukannya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dari Rekomendasi Panwascam tentang peristiwa di 24 TPS. “Bahkan dinyatakan lebih lanjut dimana untuk di 24 TPS telah dinyatakan tidak perlu ada PSU,” katanya.

KPU Kota Cirebon juga, sambung Sanusi, telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, dimana disarankan agar rekomendasi dari Panwascam ditolak. “Berdasarkan uraian tersebut, KPU Kota Cirebon menolak rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam,” katanya.

Senada disampaikan Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani SE Ak. Ia menegaskan, keputusan untuk menolak rekomendasi PSU dari empat Panwascam diputuskan setelah pihaknya melakukan rapat pleno. “Keputusan itu diambil melalui rapat pleno,” katanya. (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!