Dewan Diminta Jaga Etika

8
Aktivis: Perilaku Korupsi Masuk Kategori Maksiat

KUNINGAN – Isu dugaan adanya kemaksiatan di gedung dewan saat pesta hiburan Agustusan lalu, memaksa sejumlah pihak ikut bicara. Diluar apakah betul atau tidak terhadap isu tersebut, mereka meminta agar para anggota dewan bisa menjaga etika. Hal itu seperti yang disampaikan aktivis LSM Merah Putih, Boy Sandi Kartanegara kepada Rakyat Cirebon, kemarin (4/10).

boy sandi kuningan
Boy Sandi. Foto : Mumuh Muhyidin/Rakyat Cirebon

Baginya, isu adanya dugaan kemaksiatan di gedung dewan jika itu benar bukanlah hal yang dianggap luar biasa. Sebab makna kemaksiatan bukan hanya dalam prilaku negatif seperti apa yang dimaknai masyarakat saat ini, melainkan juga ada hal lain yang masuk dalam kategori maksiat, seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan lain sebagainya.

“Kalau dugaan kemaksiatan di gedung dewan itu betul, saya fikir disini tidak ada yang luar biasa. Sebab bagi saya ada hal luar biasa yang harusnya bisa dihindari oleh DPRD. Saya mau bertanya, apakah KKN bukan bagian dari cara-cara maksiat?,” sindir Boy. Pria berambut panjang dan hobi berkacamata hitam ini, melanjutkan meskipun hal itu tak pernah dibuktikan secara hukum, namun menurutnya sudah bukan rahasia lagi jika saat ini dari gedung dewan sering terdengar adanya uang ketuk palu, transaksi Raperda atau pembahasan LKPj serta bancakan dana aspirasi.

“Soal uang ketuk palu, transaksi Raperda, Pembahasan LKPj serta bancakan dana aspirasi, apakah itu bukan bagian dari kemaksiatan?,” ucapnya. Untuk itu, lanjut Boy, sudah saatnya DPRD serius dalam merevitalisasi peran dan fungsinya sebagai aspirator masyarakat dan pengawas yang cerdas terhadap proses pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan, sehingga hal itu betul-betul bisa membuktikan jika anggota dewan bisa terhindar dari upaya-upaya kemaksiatan yang menjadi isu terhangat saat ini.

“Dewan sekarang harus segera merevitalisasi peran dan fungsinya. Ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk membuktikan kepada masyarakat jika tidak ada kemaksiatan di gedung dewan,” sarannya. Lebih lanjut Boy mengungkapkan, DPRD adalah lembaga Negara yang terhormat yang harus bisa dijaga kelembagaannya dari perilaku yang bisa meruntuhkan kehormatannya itu sendiri.
Untuk itu, guna menjaga kehormatan lembaga ini, para pimpinan dan anggota dewan dimintanya untuk benar-benar menjaga sikap moral dan etika, terlebih para wakil rakyat yang terhormat ini saat dilantik telah disumpah dibawah kitab suci Alquran yang sangat sacral itu.

“Jangan sampai kawan-kawan di dewan tergiur oleh godaan terutama dalam hal proyek-proyek daerah. DPRD adalah institusi yang terhormat dan hingga saat ini belum berubah menjadi CV DPRD. Etika dan moral juga sesuatu yang harus mereka jaga, sebab mereka disumpah dibawah kitab suci,” pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan terlihat geram mengetahui munculnya isu kemaksiatan di gedung tempat mereka bekerja selama ini.

 Mereka pun tak terima lembaganya disebut-sebut sebagai tempat maksiat. Bahkan sebagian diantaranya mengaku ditanya banyak orang, termasuk keluarganya sendiri terkait kebenaran isu tersebut. “Iya saya juga ditanya keluarga tentang masalah ini (isu kemaksiatan di gedung dewan, red). Saya malu jadinya,” ucap salah seorang anggota dewan perempuan saat berbincang dengan Rakcer.(muh)

BAGIKAN