Dewan Minta Pelantikan Pejabat Lebih Transparan

Komisi I Sebut BKD Jabar Pernah Tunjukkan Edaran Larang Rotasi ASN

56
SAYANGKAN. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH harap Pemkab lebih transparan saat melakukan mutasi pejabat eselon II dan III. DOK/RAKYAT CIREBON
SAYANGKAN. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH harap Pemkab lebih transparan saat melakukan mutasi pejabat eselon II dan III. DOK/RAKYAT CIREBON

CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melantik sebanyak 23 pejabat esselon II, III dan fungsional Arsip, Selasa (10/4).

Kegiatan pelantikan itu mendapatkan perhatian dari DPRD sebab selain terkesan kurang transparan dan lantaran adanya pegawai di bagian keuangan sekretariat DPRD yang dipindah tanpa ada persetujuan dari pimpinan dewan.

Anggota Komisi I, Supirman SH menyampaikan, pihaknya akan mengundang BKPSDM guna menanyakan alasan dilakukannya mutasi dan landasan hukumnya.

“Karena pada saat kita berkunjung ke BKD Provinsi Jawa Barat, kami melihat ada surat edaran dari Menteri yang menekankan untuk tidak terjadi mutasi. Oleh karena itu kami akan mengundang BKPSDM,” kata Supirman pada Rakcer.

Pria yang akrab disapa Tongeng itu juga menyayangkan, sebab salah satu pegawai yang dibutuhkan sekretariat DPRD dipindahkan ke Dinas Sosial tanpa sepengetahuan dan persetujuan pimpinan DPRD.

“Harusnya ada persetujuan dan rekomendasi dari DPRD. Dalam pembahasan LKPJ nanti juga saya tanyakan,” tegasnya.