Disperindag Minta Pedagang Ikut Promosikan Pasar Batik

Kuningan Paling Potensial Untuk Kawasan Ekowisata

KUNINGAN – Dalam upaya perencanaan pengembangan kawasan Ekowisata, Bappeda Kabupaten Kuningan telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kawasan Ekowisata Terintegrasi Berbasis Masyarakat.

workshop ekowisata
Workshop ekowisata. Foto : Alehandro Malik/Rakyat Cirebon

Hal itu terungkap dalam workshop penelaahan terhadap RAD Ekowisata di Aula Bappeda. Kegiatan itu dihadiri oleh Tim Reviewer dari Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof DR Rinekso Soekmadi Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kepala Kebun Raya Cibodas Ir Agus Suhatman, MP dan Kasubbid Pertanian Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir Jemmy Marwita MSi serta diikuti oleh sekitar 50 orang stakeholder terkait, antara lain kelompok penggerak pariwisata, akademisi, dan SKPD lingkup ekonomi dan infrastruktur.

Kasubbid Pertanian Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir Jemmy Marwita MSi menyampaikan, Kabupaten Kuningan adalah satu-satunya Kabupaten di Jabar yang telah menyusun dokumen RAD Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Review terhadap RAD oleh Provinsi dimaksudkan agar terwujud singkronisasi dokumen perencanaan antara yang disusun oleh Kabupaten atau Kota dengan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

“Dalam perencanaan pembangunan wilayah di Jabar dikenal istilah pembangunan tematik kewilayahan, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Salah satu yang dikembangkan adalah pembangunan kawasan ekowisata. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan, ekowisata menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kuningan Drs H Maman Suparman MM, memaparkan Kuningan memiliki 43 objek daya tarik wisata alam dengan keunggulan keindahan bentang alamnya.  Ini patut disyukuri dan harus menjadi modal pembangunan. Dari 43 objek tersebut ditetapkan 30 kawasan ekowisata yang potensial dikembangkan melalui konsep empat cluster pengembangan yaitu cluster Pasawahan, Cigugur, Cilimus dan Darma.

Pembangunan Ekowisata Terintegrasi adalah upaya akselerasi untuk  mengembangkan kawasan cepat tumbuh baru dengan aneka aktivitas yang terpadu secara harmonis dan terintegrasi sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, mencakup kegiatan pelestarian lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, industri kecil, pengembangan kebudayaan atau kesenian lokal dan keanekaragaman obyek wisata.

“Tujuan penyusunan RAD Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah untuk merumuskan pengembangan program ekowisata terintegrasi berbasis masyarakat, sebagai rujukan dalam implementasi program-program pengembangan ekowisata, dan acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekowisata untuk periode perencanaan 5 tahunan,” terangnya.

Ditempat yang sama, Prof DR Rinekso Soekmadi sebagai tim riviewer menyampaikan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, mengingat berbagai contoh di tempat lain banyak program yang di implementasikan namun menyebabkan masyarakat tersingkir.  Beliau juga mengapresiasi adanya konsep pengembangan dengan sistem cluster yang disesuaikan dengan variasi obyek, letak geografis dan prioritas pembangunan.

Selain itu, dalam dokumen RAD perlu dijabarkan lebih rinci pembagian peran melalui penyusunan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) sehingga keterlibatan stakeholders menjadi jelas peran, tugas dan tanggung jawabnya.  Selanjutnya perlu pelibatan unsur triple helix yaitu perguruan tinggi (academics), dunia usaha (business), dan pemerintah (government) dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, Wahyu Hidayah menambahkan bahwa Dokumen RAD menjadi pijakan penting dalam meningkatkan eksistensi tujuan penataan ruang Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Pembangunan kawasan ekowisata terintegrasi berbasis masyarakat merupakan suatu terobosan dalam mewujudkan Kuningan yang mandiri dan sejahtera.

Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi daya tarik peningkatan IPM khususnya di bidang daya beli dengan menciptakan peluang lapangan kerja dimana tenaga kerja yang dibutuhkan tidak dituntut ketrampilan yang tinggi. “Selain itu, akan muncul dampak positif lainnya, seperti munculnya penganekaragaman produk pariwisata, sebagai alat strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal,” pungkasnya. (ale)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!