DPR Dukung Pengembangan Kawasan Bawang Putih di Jawa Barat

DPR Dukung Pengembangan Kawasan Bawang Putih di Jawa Barat

RAKYATCIREBON.ID-Anggota Komisi IV DPR Sutrisno mendukung pengembangan kawasan bawang putih di Direktorat Jenderal Hortikultura. Dia yakin program ini dapat mendukung swasembada bawang putih dan mengurangi ketergantungan negara pada impor.

“Kemarin saya bersama penyuluh panen raya bawang putih di Majalengka. Yang mengejutkan ada bawang putih lokal, usia baru tiga bulan tumbuhnya sudah sangat baik,” kata Sutrisno dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/9). 

Sutrisno lalu menunjukkan bawang putih hasil panen milik para petani Majalengka ke Menteri Syahrul. Bawang putih tersebut masih lengkap dengan daun dan siung bawang putih yang berukuran cukup besar. “Bawang putih ini sudah turun temurun dan ditanam sejak tahun 1960-an,” katanya.

Petani di Jawa Barat, khususnya Majalengka, lanjut politisi PDIP ini, siap mensukseskan swasembada bawang putih dengan melakukan penanaman di kawasan yang sesuai dengan agroklimatenya. Hanya saja, dia meminta agar ada jaminan pasar bagi bawang putih para petani. Sebab, persoalan yang dihadapi saat ini, mereka terkendala pasar karena kurang mampu bersaing dengan bawang putih impor. 

“Karena itu, alokasi tanam bawang putih seluas 185 heaktar tahun 2021 siap ditanam di Majalengka manakala ada jaminan harga,” pungkasnya. 

Komisi IV DPR dalam rapat itu menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2021 sebesar Rp 21,83 triliun. Nantinya pagu anggaran tersebut untuk menjalankan rencana kerja dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. 

“Komisi IV DPR dengan ini menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sebanyak Rp 21,83 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.

Dedi menjelaskan, komposisi anggaran tersebut dibagi per-Eselon yang meliputi, Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar Rp 1,7 triliun. Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp 164 miliar. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 4,91 triliun dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak Rp 1,14 triliun.

Kemudian ada juga anggaran pada Direktorat Jenderal Perkebunan yang mencapai Rp 1,61 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 2,13 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak Rp 5, 27 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 767 miliar, dan Badan Karantina Pertanian sebanyak Rp 1,11 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, fokus kerja Kementan meliputi prioritas kerja nasional, yakni memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Selain itu, kata dia, terdapat dua program prioritas lain yang saling berkaitan dengan prioritas utama seperti peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di setor rill dan industrialisasi.

“Banyak sekali yang mampu kita capai dari waktu yang ada ini. Saya harap Kementan bersama Komisi IV terus bersinergi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia,” katanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka menilai, anggaran yang sudah disetujui ini harus mampu diimplementasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun ke tahun yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan petani Indonesia.

“Anggaran ini sudah diberikan untuk kepentingan para petani. Untuk itu, kita harus pastikan bahwa petani tidak boleh lagi mendapat kesusahan. Apa pun keperluan petani harus kita berikan, karena ini menyangkut kepentingan nasional,” jelasnya. (rmco)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!