DPRD Kota Cirebon Minta Masalah Perusakan Petilasan Sultan Matangaji Segera Diselesaikan

DPRD Kota Cirebon Minta Masalah Perusakan Petilasan Sultan Matangaji Segera Diselesaikan

RAKYATCIREBON.ID-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jawa Barat, meminta semua pihak yang berkaitan dengan masalah perusakan petilasan Sultan Matangaji segera diselesaikan dan kejadian tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi semua.

“Kami segera memanggil pihak-pihak terkait dengan ada perusakan petilasan Sultan Matangaji,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Tresnawaty di Cirebon, Jumat.

Tresnawaty menuturkan sangat prihatin dengan adanya perusakan petilasan Sultan Matangaji, karena ini merupakan saksi sejarah yang berada di Kota Cirebon.

Untuk itu petilasan harus benar-benar dijaga, agar sejarah Kota Cirebon tidak terhapus dimakan zaman, karena masih ada sisa-sisa yang bisa dipelajari dan juga dijadikan warisan.

“Petilasan ini kan bagian dari sejarah, jadi harus dijaga bersama. Kejadian perusakan ini menjadi yang pertama dan terakhir,” ujarnya.

Ia mengatakan meskipun petilasan Sultan Matangaji belum masuk dalam bangunan cagar budaya, namun perlu dilestarikan, karena Kota Cirebon baru mendata sekitar 70 situs dan cagar budaya.

“Padahal di Kota Cirebon sangat banyak sekali situs dan cagar budaya yang belum dicatat,” katanya.

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat mengaku prihatin dengan adanya pembangunan perumahan yang merusak petilasan Sultan Matangaji, padahal ini merupakan peninggalan bersejarah.

“Kami sangat prihatin dengan adanya kejadian perusakan yang dilakukan oleh pengembang perumahan terhadap petilasan Sultan Sepuh V Matangaji,” katanya.

Sultan Arief mengatakan pihak pengembang sama sekali tidak berkoordinasi dengan Keraton Kasepuhan, terkait pembangunan yang berdiri di areal petilasan Sultan Matangaji.

Sehingga petilasan yang termasuk warisan sejarah dirusak oleh mereka dengan alasan itu bukan bagian di cagar budaya.

“Mereka (pengembang) tanpa koordinasi dengan kita dan langsung meratakan saja dan beralasan bukan situs cagar budaya,” ujarnya. (Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!