Dugaan Pungli, Pemerintah Terkesan Tutup Mata

75
Komisi B DPRD Indramayu Pastikan Segera Panggil Pejabat Disdik 


INDRAMAYU – Maraknya dugaan praktik pungutan liar di dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu terkesan adanya pembeiaran, Buktinya, meskipun di lapangan terjadi penyalah gunaan kewenangan namun pemerintah seakan menutup mata.

pungutan liar pungli
Ilustrasi pungutan liar. Image by hukum.rmol.co

Rakcer yang mencoba mengkonfirmasi terkait masalah tersebut beberapa kali mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) dan pihak sekolah enggan memberikan penjelasan.”Saat ini, kepala sekolah sedang tidak ada di tempat jadi kami tidak bisa memberikan keterangan terkait masalah tersebut,” ungkap salah satu guru yang tak mau menyebutkan namanya di SDN Margadadi III kepada Rakyat Cirebon.

hal yang sama juga terjadi ketika mencoba menghuhungi kadisdik dan mendatangi kantor Disdik Kabupaten Indramayu. “Pak kadis dan bidang dikmen, dikdas sedang keluar semuanya,” ungkap salah satu staf di disdik di Kabupaten Indramayu.

Merespon hal itu, Anggota Komisi B  DPRD Indramayu Junedi SPdi mengatakan, melihat permasalahan ini, pihaknya merasa prihatin karena masih maraknya praktik pungli di dunia pendidikan Kabipaten Indramayu dimana yang digembar-gemborkan pemerintah daerah tengah konsentrasi untuk meningkatkan IPM.
“Apapun itu bentuknya, namanya pungli tidak di benarkan dan menyalahi aturan yang ada,” ungkanya.

Junaedi menilai, permasalahan itu semestinya harus di tuntaskan dan ditindak secara tegas agar masyarakat tidak terus terbebani, sehingga ditakutkan akan memberikan dampak yang buruk diantaranya semakin tingginya angka putus sekolah. “Kami akan panggil dinas terkait, secepatnya terkait laporan dari masyarakat beberapa hari terakhir ini,” tandasnya.

Anggota Komisi B lainya, H Azun Mauzun menilai permasalahan pungli ini tidak hanya tetjadi pada satu titik atau sekolah saja melainkan di lapangan juga kerap terjadi. “Kami sering mendapatkan aduan terkait pungli ini, bahkan bukan hanya satu orang saja,” ungkapnya.

Dia juga meminta agar dalam hal ini pemerintah daerah lebih “melek” dan segera menindak lanjuti permasalahan ini. “Jangan terkesan diam saja, pungli ini tidak terjadi pada orang tua siswa yang tidak menpunyai kartu pintar saja bahkan yang memiliki kartun pintarpun dipungut hingga jutaan rupiah,” pungkasnya. (laz)‎

BAGIKAN