Eksekutif-Legislatif Sepakat Tutup Batubara

11
Pemprov dan Pelindo Ingin Kembangkan Kawasan Pelabuhan


CIREBON – Walikota Cirebon Nasrudin Azis akhirnya sepakat akan memberikan rekomendasi penutupan aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan Pelindo II. Pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui pertemuan antara warga korban dampak debu batubara, kepolisian, pihak Pelindo, KSOP, KLH Kota Cirebon, Dinas Kesehatan serta anggota DPRD.

rapat batubara pelindo cirebon
Rapat penutupan batubara. Foto: Nurul Fajri/Rakyat Cirebon

“Saya akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengawal proses penutupan aktivitas batubara di Pelindo II,” tegas Azis di ruang Griya sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (15/10). Usai menggelar pertemuan, pihaknya akan meminta dinas terkait untuk mengawal proses penutupan. Dia juga meminta PT Pelindo II untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada perusahaan bongkar muat batu bara agar meminimalisir aktivitas batu bara sebelum dilakukan penutupan total.

Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa melakukan penutupan bongkar muat batu bara. Sebab yang berhak melakukan penutupan adalah instansi vertikal yang ada di jajaran pusat.  “Saya hanya memberikan rekomendasi saja dan sepakat untuk mendorong penutupan aktivitas batu bara di Kota Cirebon,” sebutnya.

Pihaknya tinggal menunggu tindaklanjut hasil penelusuran dewan untuk membuat rekomendasi ke instansi terkait. “Prosedurnya harus ditempuh. Setelah ada surat dari dewan tentang penutupan batubara saya akan berikan rekomendasi dan meminta dinas terkait untuk mengawal proses penutupan aktivitas bongkar muat batu bara. Jadi tidak serta merta besok langsung ditutup,” tegasnya kepada Rakyat Cirebon.

Sementara itu, penutupan bongkar muat batu bara di pelabuhan Cirebon yang di suarakan masyarakat pesisir dan sekitarnya bukan tanpa dasar.  Seperti halnya dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon Lucya Agung Susilawati, Kota Cirebon mendominasi penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA).

Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 30 persen tiap bulannya. “ISPA di Cirebon masih termasuk penyakit terbanyak dan indikasnya memang kareka debu batu bara,” sebut Lucya.
Dari data Dinkes, sedikitnya ada 20 persen masyarakat pesisir yang terkena ispa karena debu batu bara.

Dia mengatakan, debu batu bara yang di hisap oleh warga sekitar akan berdampak pada ganggaun kesehatan dalam jangka panjang. Warga pesisir dan sekitarnya sudah terkena ISPA dalam kurun waktu yang cukup lama. “Jumlahnya sendiri setiap tahun terus mengalami peningkatan,” sebutnya. Ditempat terpisah, Pemprov Jabar bekerjasama dengan PT Pelindo II Cabang Cirebon akan mengembangkan pelabuhan cirebon. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pengembangan pelabuhan Cirebon sebagai yang digelar di Gedung Islamic Centre, kemarin (15/10).

Pengembangan pelabuhan Cirebon ini termasuk langkah pemprov untuk mengendalikan pencapaian target pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam rencana induk pelabuhan (RIP), serta optimalisasi penggunaan fasilitas eksistesing pelabuhan.  Diwaktu yang bersamaan, masyarakat Kota Cirebon sedang diresahkan oleh aktifitas yang ada di pelabuhan Cirebon, yakni aktifitas bongkar muat batu bara.

Tentu penanda tangan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pemateri dalam sosialisasi itu, dimana set plan dalam pengembangan pelabuhan itu, aktifitas bongkar muat batu bara akan dipindahkan menuju ketengah, dengan jarak 2 kilometer dari tempat yang saat ini dijadikan aktifitas bongkar muat.

Mengenai hal tersebut, dikatakan Afif Somadi selaku Manager Tehnik dan Sistem Infomasi Pelindo II Cabang Cirebon, mengatakan master plan yang dipaparkan bukan keputusan final.  Artinya, master plan tersebut masih dalam penggodogan pemerintah Jabar dengan para pihak terkait. “Kita akan melakukan reklamasi pelabuhan, sekitar 50 hektare. Ini untuk meningkatkan produksi di pelabuhan. Sesuai dengan program pemerintah jokowi. Untuk master plannya, kita masih konsultasi dengan konsultan,” katanya.

Sementara itu, Idwan Santoso selaku dosen ITB mengatakan, bahwa perlunya pengembangan pelabuhan itu karena tidak adanya integrasi yang terjalin dari beberapa sektor yang ada. Seperti sektor darat dan laut. “Kalau begitukan fungsi pelabuhan sendiri tentunya tidak optimal,” ujar tenaga ahli pemprov bidang transportasi ini.  Saat ini apa yang dirasakan oleh warga sekitar pelabuhan yang resah karena dampak debu batu bara saat ini.

Menurutnya, karena faktor tidak adanya integritas antar sektor tersebut. “Tempat bongkar muat, menjorog 2 kilo, nanti langsung ke kereta api. Masalah itu, nanti tidak akan muncul. Gak sampai lima tahun, Insya Allah,” ucapnya.  Agung Sediono selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cirebon yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, bahwa PT Pelindo harus menyelesaikan sangsi administrative terkait Amdal.

Selain itu, kata Agung, untuk aktifitas bongkar muat batu bara yang tadinya hanya ada 3 perusahan malah kini menjadi belasan. “Kita pertanyakan, kenapa ini semakin banyak. Menjadi belasan, saya juga berharap harus ada perubahan amdal,” tandasnya. (dic/man)

BAGIKAN