Empat Instansi Kuasai Parkir

7
Dispenda Lampaui Target tapi Pengelolaan Bakal Satu Pintu

SUMBER– Untuk meningkatkan Pengahasilan Asli Daerah (PAD) dari parkir, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Cirebon terus menggenjot potensi-potensi pajak.  Hasilnya, dari target pendapatan parkir sebesar Rp170 juta, hingga kemarin sudah mencapai Rp175 juta atau 103,42 persen.

parkir liar cirebon
Parkir liar di Plered. Doc.Rakyat cirebon

Kepala Bidang Pengendalian dan Penggalian Pajak dari Dispenda, Tata Sunirta saat ditemui menjelaskan, PAD dari pajak parkir yang selama ini dikelola pihaknya berasal dari rumah makan, restoran, hotel dan supermarket. “Parkir yang ada di luar bahu jalan itu kewenangannya ada di Dispenda.

Misalnya Giant yang ada di Klayan, meski parkirnya gratis tapi mereka tetap membayar pajak tiap bulannya. Sedangkan yang ada di bahu jalan itu kewenangan Dishub,” tuturnya kepada wartawan koran ini, kemarin. Meski rencananya tahun 2016, pajak parkir akan diambil oleh Dinas Perhubungan, pihaknya tidak lantas diam saja.

Artinya, kata Tata, Dispenda terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. “Ya meski diambil alih nantinya, kami tetap menggenjot pajak. Hasilnya tiap tahun kita selalu melebihi target,” ujar Tata. Dikatakannya, untuk pelimpahan wewenang pengelolaan pajak parkir, harus terlebih dahulu membuat payung hukum yang mengatur hal tersebut.

Misalnya dengan membuat peraturan bupati (perbup) yang baru untuk menggantikan yang lama. Lantaran yang meminta adalah Dishub, lanjut Tata, yang membuat bahan dan mengajukan perbup adalah Dishub. “Sepanjang itu belum ada payung hukumnya ya kewenangan pajak parkir tetap di kita. Kalau perbup yang lama sudah dicabut dan direvisi ya silakan saja. Yang penting kan masuk ke PAD,” jelasnya.

Namun demikian, lanjutnya, tidak ada alasan untuk melimpahkan kewenangan pajak parkir pada Dishub karena selama ini Dispenda selalu mencapai target yang ditentukan bahkan lebih. “Apabila dilimpahkan belum tentu dapat mencapai target tersebut,” ujarnya.

Untuk lokasi wisata dan rumah sakit, kata Tata, lain lagi. Karena fasilitas umum itu, sebutnya, dikelola oleh Disbudparpora dan pihak rumah sakit itu sendiri.
“Kita ada dua wisata, yakni non religi dan religi. Kalau religi itu Gunung Jati, Mbah Kuwu Sangkan sedangkan yang non seperti Belawa, Plangon dan Cipanas. Itu dikelola sama Disbudparpora, sedangkan parkir rumah sakit dikelola sendiri sama pihak rumah sakitnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Parkir dan Terminal pada Dinas Perhubungan (Dishub), Aminudin mengatakan, untuk mendapatkan kewenangan pengelolaan parkir, saat ini pihaknya sudah membuat rancangan peraturan bupati (perbup) tentang penyelenggaraan parkir.

“Memang harus ada payung hukumnya, makanya kita sudah buat rancangannya dan sedang dikaji oleh Bagian Hukum Setda. Semoga saja tidak lama lagi keluar,” ujarnya. Menurutnya, siap atau tidak Dishub harus bisa mengelolanya karena kota lain sudah menerapkan hal itu, seperti Kota Cirebon dan Kuningan.
“Di sana pajak dan retribusi parkir dikelola secara mandiri dan menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar,” katanya.

Sementara di Kabupaten Cirebon, sambung Aminudin, retribusi parkir masih dipegang oleh sejumlah OPD, misalnya Disbudparpora, rumah sakit dan Dispenda. Sehingga, banyak potensi pajak yang tidak tergali dengan maksimal.
“Kendala kita selama ini yaitu beberapa OPD masih memungut retribusi parkir. Padahal seharusnya di Dishub makanya kita minta satu pintu,” imbuh Amin, sapaan akrabnya.

Disinggung target dan realisasi retribusi parkir, dikatakan Amin, dari target Rp190 juta di tahun 2015 sampai saat ini baru terealisasi sekitar 70 persennya atau Rp133 juta.  Meski masih 30 persen lagi, pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut.  “Kita yakin bisa, kan masih ada beberapa bulan lagi. Kalau tidak tercapai ya dipertanyakan,” terangnya.

Diakuinya, dari 195 titik parkir yang dikelola pihaknya, belum memberikan kontribusi maksimal. Padahal, retribusi yang ditentukan pihaknya nominalnya sangat kecil, itupun dibayar tiap satu minggu sekali. “Karena dimintai seminggu sekali, jadi kadang-kadang pas diminta bilangnya tidak ada. Ini kan menghambat, akhirnya pendapatannya berkurang. Padahal tiap minggu kami memungut hanya Rp5000 hingga Rp15.000 saja,” tandas Amin.

Untuk meningkatkan pendapatan retribusi, pihaknya akan menguji coba pemungutan retribusi per hari seperti yang sudah dilaksanakan oleh kota dan kabupaten lain. “Nantinya juru parkir setiap hari akan dipungut Rp5000,” katanya.
Kendala lainnya, kata Amin, banyak titik yang dikelola oleh pemerintah desa. “Misalnya hutan kota yang ada di Sumber, meski ada larangan parkir. Namun tetap saja ada yang parkir di sana dan ada petugas dari karang taruna yang memungut retribusinya,” katanya. (ari)

BAGIKAN