Fakta-Fakta Terbaru Penangangan Perkara Rohadi, Disebut Janggal

115
Terpidana Rohadi saat menerima rombongan anggota Komisi III DPR RI yang diketuai Adies Kadir (Fraksi Golkar) berkunjung ke Lapas Sukamiskin Bandung dan sempat audiensi dengan Rohadi. Dalam rombongan itu nampak terlihat Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani, (PPP), Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun (PKS), Masinton Pasaribu (PDI P), Arteria Dahlan (PDI P) dan H. Muhammad Nasir Djamil (PKS) di Lapas Sukamiskin (26/1)

RAKYATCIREBON.ID-Terpidana kasus suap pedangdut Saipul Jamil, Rohadi, kembali menyatakan harapannya agar Mahkamah Agung (MA) segera mengeluarkan putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dia ajukan beberapa waktu lalu.

“Saya benar-benar memohon agar MA segera mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya buat saya. Sekarang sudah empat bulan lebih saya menunggu putusan itu, tapi masih belum ada titik terangnya. Saya harap para hakim yang mulia di MA terketuk hatinya untuk memberikan keadilan kepada rakyat jelata yang teraniaya ini,” ungkap Rohadi dalam sebuah pesan tertulis yang dia kirimkan ke sejumlah media, Senin (27/01).

Menurut mantan Panitera PN Jakarta Utara itu, permohonannya kepada MA adalah sesuatu yang sangat wajar. Sebagai narapidana yang merasakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah tidak adil, tentu merupakan sebuah keniscayaan dia menuntut keadilan.

Dalam catatan sejumlah media, Rohadi tak henti dan tak kenal lelah memperjuangkan keadilan bagi dirinya, terutama merujuk kepada dua hal. Pertama, kalau dibandingkan dengan vonis mantan Panitera PN Jakarta Selatan Tarmizi, penanganan perkara Rohadi terkesan janggal. Sebab Tarmizi yang terbukti menerima suap dan telah menikmati uang suapnya hanya dijatuhi empat tahun penjara. Sementara dirinya yang hanya sebagai penghubung antara hakim yang mengadili perkara dan pengacara Saipul Jamil malah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Di samping itu, ketika mengajukan PK, Tarmizi mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Karena PK-nya langsung diterima dan putusannya pun dikeluarkan MA begitu cepat. Tarmizi dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a, tapi terbukti melanggar Pasal 11. Sehingga hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya disunat oleh MA menjadi tiga tahun penjara. Sementara PK Rohadi sampai sekarang masih belum ada titik terangnya.

“Karena itu, saya benar-benar ingin mengetuk hati para hakim di MA untuk segera mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya buat saya,” ungkap Rohadi.

Kedua, seperti berulang kali dituturkan Rohadi, vonis hakim berupa hukuman tujuh tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya adalah putusan yang sangat dipaksakan. Sebab, hukuman itu didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjeratnya dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf a. Atas dasar itu, secara sepihak dia dinyatakan sebagai pelaku utama kasus itu, yang semestinya dijatuhkan kepada hakim yang  mengadili perkara Saipul Jamil.

“Yang berwenang memutuskan berat ringannya vonis Saipul Jamil adalah hakim itu. Dia yang mestinya dijerat dengan pasal itu. Karenanya yang sepatutnya ditetapkan sebagai pelaku utama adalah hakim itu. Tapi kenapa dia sama sekali tidak tersentuh hukum?” ungkap Rohadi mempertanyakan.

Bapak dua anak itu mengingatkan bahwa dalam kasus itu, dia hanyalah seorang penghubung antara hakim ketua Ifa Sudewi SH yang mengadili perkara itu dan pengacara Saipul Jamil, Bertha Natalia. Karena itu, penetapan dirinya sebagai pelaku utama yang diganjar dengan hukuman tujuh tahun penjara adalah tidak adil, lantaran tidak sebanding dengan bobot kesalahannya.

Sehubungan dengan itu, Rohadi berharap MA dapat membandingkan perkara Tarmizi yang begitu cepat selesai dengan perkara dirinya yang terkatung-katung sampai sekarang. Dia berharap MA segera mengeluarkan putusan yang adil bagi dirinya, agar tidak terjadi inkonsistensi keputusan pada MA sebagai lembaga tertinggi negara dalam menerapkan hukuman yang berkeadilan. (*)

BAGIKAN