FPDIP Kabupaten Cirebon Soroti Dana Tidak Terduga

72
Penyerahan Hantaran RAPBD Telat, Penyerapan Anggaran Tak Efektif

SUMBER– Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon mengkritik hantaran nota keuangan dalam RAPBD Perubahan (RAPBDP) tahun 2015. Selain penyampaian hantaran dari eksekutif yang dianggap telat, fraksi-fraksi juga mengkiritsi beberapa mata anggaran yang dianggap tidak pas.

sidang paripurna cirebon
Sidang paripurna. Foto: Yoga Yudisthira/Rakyat Cirebon


Seperti yang lontarkan juru bicara Fraksi PDIP, Rudiana. Dalam tanggapan fraksi, PDIP mempertanyakan adanya anggaran tak terduga yang dimasukkan dalam APBD Perubahan. “Tidak ada penjelasan anggaran tak terduga itu untuk apa saja dan besarannya berapa,” ujar Rudiana di hadapan peserta sidang paripurna.

Bukan hanya itu saja, Fraksi PDIP juga menyoroti lemahnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon.  Untuk itu, Rudiana meminta bupati untuk menjadikan kondisi saat ini sebagai bahan evaluasi dalam menyusun anggaran tahun depan. “Mencermati SKPD yang penyerapannya rendah, kami minta untuk dievaluasi tahun anggaran berikutnya,” terangnya kepada Rakyat Cirebon.

Sementara itu, Fraksi PKB yang dibacakan Pandi SE menyoroti permasalahan rendahnya daya beli masyarakat akibat laju inflasi yang tinggi.  Padahal, Pandi menyebutkan, dengan perekonomian yang lesu, maka akan menimbulkan dampak meningkatnya jumlah pengangguran.

“Dengan data laju inflasi yang beberapa waktu lalu mencapai 6 persen, apakah yang yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikannya,” katanya. Di samping itu, Pandi juga mempertanyakan berapa penyerapan anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sementara itu, Fraksi PKS yang dibacakan Ahmad Fawaz menyoroti keterlambatan penyerahan nota keuangan perubahan APBD tahun 2015 ini.

Disebutkan Fawaz, sesuai dengan peraturan perundangan, batas maksimal penyerahan yaitu pertengahan bulan September. Dampak yang lebih besar dengan keterlambatan ini, kata dia, penyerapan anggaran perubahan akan menjadi tidak efektif. Belum lagi, kata Fawaz, SKPD masih harus menyerap anggaran APBD 2015 sehingga dimungkinkan akan lebih riskan APBD perubahan tidak terserap.

“Kenapa hantaran baru diserahkan kemarin? Waktu yang mepet akan mempersulit dinas menyerap anggaran,” tegasnya. Mendengarkan tanggapan dari fraksi, Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengaku mengapresiasi masukan tersebut.  Menurutnya, anggota dewan memiliki hak untuk menanggapi karena secara langsung dewan memiliki fungsi pengawasan. Akan tetapi, Sunjaya dengan tegas mengatakan, hantaran yang sebagian besar mengkritik kebijakannya itu tidak menggambarkan adanya keretakan antara eksekutif dan legislatif.

Oleh sebab itu, Sunjaya mengaku akan menjawab semua pertanyaan dewan dalam sidang paripurna selanjutnya.“Kita sangat dekat dan tidak ada keretakan. Tanggapan itu kan adalah hak anggota dewan dan kita sebagai eksekutif akan menerimanya. Dalam paripurna mendatang yang dijadwalkan senin pekan depan, saya akan menjawabnya,” ujarnya singkat. (yog)

BAGIKAN