Ganti Eeng, Pecahkan Kebuntuan

8
Demokrat Disarankan Ganti Calon wawali, Abah Ako Minta Fraksi Hanura Patuh


KEJAKSAN – Kebuntuan proses pemilihan wakil walikota  terus melahirkan spekulasi. Hampir semua pihak menuding, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH yang bersalah atas kebuntuan itu.

eeng carli
Eeng Carli. Doc/Rakyat Cirebon

Pemicunya, Azis yang juga ketua DPC Partai Demokrat mengusung Ketua DPD Partai Nasdem, Dra Hj Eti Herawati jadi calon wawali. Seperti dikemukakan Ketua DPC Partai Hanura, Sunarko Kasidin SH MH, kepada Rakyat Cirebon, kemarin. Pria yang akrab disapa Abah Ako itu menilai, kebuntuan proses pemilihan wawali dipicu sikap walikota yang bersikukuh mengusung politisi wanita yang akrab disapa Eeng Charli itu.

“Kebuntuan proses pemilihan wakil walikota, ya bagaimana walikotanya. Selama walikota bersikukuh mengajukan Eeng Charli, ya mungkin Toto Sunanto (ketua DPD Golkar) juga akan berbuat begitu, bersikukuh juga,” kata Abah Ako.
Abah Ako mengingatkan, agar Azis bisa mengedepankan etika berpolitik. Begitupun dengan Eeng, diharapkan menyadari posisinya.

“Solusinya, masing-masing pihak kembali lagi ke etika politik,” kata pria yang juga pernah duduk di kursi DPRD Kota Cirebon pada periode 2009-2014 itu. Abah Ako lantas menganalogikan, posisi wawali adalah bagian dari persoalan warisan. Mengingat, posisi wawali kosong setelah Azis yang semula menjadi wawali, naik jabatan menjadi walikota sepeninggal Ano Sutrisno (alm). Ano yang kala itu berangkat dari Partai Golkar, Demokrat dan PPP, maka posisi wawali otomatis menjadi hak ketiga partai itu.

“Analoginya, dalam hukum waris, bahwa hak-hak ahli waris tidak boleh dicampuradukkan dengan hibah, wakaf atau jual beli. Dan posisi wakil walikota, tentu menjadi hak partai pengusung,” ujarnya. Lebih lanjut, Abah Ako juga menganalogikan proses adopsi anak. Dikatakannya, bila seseorang hendak mengadopsi seorang anak, maka untuk memasukkan nama anak tersebut ke dalam kartu keluarga pengadopsi, terlebih dahulu anak tersebut lepas dari kedua orangtuanya. “Jadi, kalau Eeng masuk Demokrat, mungkin Toto bisa menyetujui,” kata Abah Ako.

Pihaknya bahkan mengapresiasi bila Partai Demokrat berencana mengganti nama ajuan calon wawali. Karena, menurut Abah Ako, langkah itu penting dilakukan Partai Demokrat untuk memecah kebuntuan proses pengisian posisi wawali. “Kalau Demokrat mengganti nama ajuan, itu baru namanya etika politiknya dipakai dan akan memecah kebuntuan,” ujarnya.

Tapi di sisi lain, Abah Ako ragu jika kader Demokrat yang sudah merasa tersisihkan mau maju. “Misalkan, Pak Yuliarso atau yang lainnya apa mau maju? Karena mereka di awal seolah tidak dibutuhkan dan Pak Azis masih mending mengambil dari partai lain,” tuturnya. Bagaimana dengan langkah Partai Hanura? Abah Ako mengaku, pihaknya sampai sejauh ini belum menentukan sikap politik terkait proses pemilihan wawali.

Pasalnya, belum ada kandidat pasti. Hanya saja, Abah Ako mengintruksikan agar semua anggota Fraksi Hanura menjalankan intruksi partai pada proses pemilihan wawali nanti. “Kalau Hanura, jelas menunggu. Karena calonnya saja belum jelas. Tapi, semua anggota Fraksi Hanura harus ikuti intruksi partai terkait pemilihan wakil walikota nanti, katanya.

Diberitakan sebelumnya, tudingan Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi bahwa kebuntuan proses pemilihan wakil walikota  disebabkan gagalnya partai pengusung Ano Sutrisno (alm) dan Nasrudin Azis, dianggap sebagai upaya cuci tangan. Edi yang juga ketua panitia pemilihan (panlih) dianggap sedang cuci tangan dan melempar bola panas persoalan pemilihan wawali ke partai pengusung.

Padahal, bila DPRD sejak awal proses itu melakukannya dengan serius, tak akan buntu seperti saat ini. Hal itu seperti disampaikan praktisi hukum, Gunadi Rasta SH MH. Menurutnya, DPRD tak serius menjalankan proses pemilihan wawali. “DPRD-nya tidak serius menjalankan proses itu,” ungkap Gunadi. Bila Edi menuding partai pengusung telah gagal mengajukan dua nama calon wawali, menurut Gunadi, hal itu upaya Edi melempar tanggung jawab. Gunadi menyoroti soal tatib DPRD terutama yang mengatur soal pemilihan wawali.

“Lantas, kalau partai pengusung tidak mampu mengusung dua nama calon wawali, apakah ada sanksinya? Kemudian apa sanksinya, ada tidak?” tanya Gunadi. Menurutnya, setiap tata aturan seharusnya di dalamnya diatur juga soal sanksi. Bahkan, bila diperlukan, lanjut Gunadi, pembatasan waktu proses ajuan nama calon wawali pun diatur di dalamnya.  “Setiap tata aturan, harusnya ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, bukan tata aturan namanya,” katanya. (jri)

BAGIKAN