Golkar Berhak Usulkan Calon Wawali

7
Agung Sewot, Sebut Analisis dari Akademisi Salah Kaprah 

KEJAKSAN– Pernyataan akademisi Unswagati Agus Dimyati SH MH, mengundang reaksi keras dari Partai Golkar. “Kita sangat menyayangkan apa yang disampaikan akademisi Unswagati saudara Agus Dimyati SH MH dengan menyatakan usulan untuk wawali tidak mesti melibatkan Partai Golkar,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, ditemui Rakyat Cirebon di ruang kerjanya, kemarin.

agung supirno golkar kota cirebon
Agung Supirno. Doc.Rakyat Cirebon

Padahal, kata Agung, Partai Golkar bersama Partai Demokrat dan PPP merupakan partai pengusung Ano Sutrisno (alm) dan Nasrudin Azis pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2013 lalu.
Itu artinya, sebut Agung, Partai Golkar punya hak untuk mengusulkan calon wawali pendamping Walikota saat ini, Nasrudin Azis.Agung juga mempertanyakan landasan regulasi atas apa yang disampaikan Agus Dimyati, bahwa keputusan DPRD tidak bisa digugat ke PTUN.

“Bahkan, sampai memberi garansi bahwa keputusan DPRD tidak bisa digugat melalui PTUN. Itu landasannya apa?” kata Agung.Politisi yang tercatat sebagai alumnus Fakultas Hukum Unswagati Cirebon itu menilai, pernyataan Agus Dimyati salah kaprah. Dirinya mengendus adanya kepentingan politik di balik pernyataan Agus Dimyati.

“Saya menduga, pernyataan saudara Agus Dimyati ini sepertinya bukan mencerminkan dia sebagai akademisi. Atau jangan-jangan sudah masuk salahsatu parpol?” kata mantan aktivis mahasiswa itu.
Menurutnya, pendapat yang disampaikan Agus Dimyati bahwa panlih wawali di DPRD bisa memproses dengan hanya usulan dari Partai Demokrat dan PPP, justru itu salah kaprah. “Justru langkah itu jelas-jelas menabrak aturan,” tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD itu juga menyatakan, dalam UU Pilkada maupun perubahan tatib DPRD menjelaskan bahwa usulan untuk calon wawali berasal dari gabungan parpol pengusung.
“Dalam hal ini parpol pengusung Ano-Azis saat Pilkada 2013 yang lalu, dengan persyaratan kesepakatan usulan nama calon wawali itu dituangkan dalam berita acara kesepakatan gabungan partai pengusung,” tuturnya.

Pria yang juga wakil sekretaris bidang hukum dan HAM DPD Partai Golkar Kota Cirebon itu menegaskan, kesepakatan partai pengusung itulah yang menjadi substansi dalam proses pengisian wawali. “Itulah subtansi mekanisme ketika akan melakukan pemilihan wawali Kota Cirebon,” katanya.Legislator asal dapil I Harjamukti itu juga mengingatkan, agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dalam proses pengisian wawali untuk tidak membuat gaduh. Dirinya berharap, polemik pengisian wawali tidak mengganggu kondusivitas Kota Cirebon.

“Saya berharap pihak-pihak yang punya kepentingan politik untuk mengakhiri kesesatan dalam meraih kekuasaan. Karena semua sudah ada aturannya,” kata dia.
Sebelumnya, akademisi Unswagati, Agus Dimyati SH MH mengatakan, Partai Golkar justru tidak akan bisa mengajukan nama calon wawali, lantaran belum ada kejelasan kepengurusan Partai Golkar yang sah dan diakui.

“Dalam konteks ini, Partai Golkar tidak bisa mengajukan usulan. Karena Partai Golkar masih bermasalah terkait dualisme kepengurusan di pusat juga belum ada kepastian,” ungkap Agus.
Dengan belum adanya kejelasan terkait status kepengurusan yang sah dan diakui, lanjut Agus Dimyati, panlih seharusnya sudah bisa bergerak cepat untuk menggelar pemilihan wawali dengan hanya memperhatikan usulan dari PPP dan Partai Demokrat.

“Kalau nunggu kepastian Partai Golkar dulu ya konyol. Jadi sudah saja PPP dan Partai Demokrat. Karena ini bicaranya konstitusi, bukan kepentingan pribadi,” katanya.Terkait ketakutan panlih akan gugatan, Agus Dimyati menganggap, hal itu tak substantif. Dikatakan Agus Dimyati, keputusan DPRD tidak akan bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “DPRD sebagai institusi negara, keputusannya sangat kuat. Tidak akan bisa digugat di PTUN, kecuali kebijakan eksekutif,” katanya. (jri)

BAGIKAN