Gunakan Ijazah Palsu, Bisa Dipidanakan

5
SUMBER – Meski sudah disosialisasikan sejak tahapan pertama pemilihan kuwu, namun ada saja bakal calon (balon) yang menggunakan ijazah palsu. Hal itu diketahui setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon usai memverifikasi ijazah para balon.  Hasilnya, salah satu balon dari Desa Palir Kecamatan Tengah Tani diketahui menggunakan ijazah paket B yang diduga palsu.

bupati cirebon
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Foto : Ahmad Asari/Rakyat Cirebon

Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra meminta panitia berbuat tegas. Yakni dengan mencoretnya dari pencalonan kuwu. Pasalnya hal itu jelas melanggar aturan yang ada.
 “Ya tinggal dicoret saja, kan masih banyak balon yang memiliki syarat lebih baik,” paparnya saat dietemui Rakyat Cirebon diruang kerjanya, kemarin (2/10).

 Lebih jauh Sunjaya mengemukakan, menggunakan ijazah palsu sebagai persyaratan mencalonkan kuwu, sangat tidak dibenarkan. Oleh karena itu, ia meminta pada panitia untuk segera mencoretnya.
“Panitia sudah tahu hal apa saja yang dapat  tidak boleh dilakukan oleh para balon. Makanya kita serahkan pada panitia, kalau sudah jelas palsu tapi dipertahankan sih buat apa?,” tandasnya.

Sementara itu politisi Partai Nadem yang juga anggota Komisi I, Sukaryadi mengatakan, semua hal yang menyangkut pemilihan kuwu harus dikembalikan lagi pada aturan yang ada, dalam hal ini peraturan bupati (perbup) dan lainnya.  “Didalam aturan manapun ijazah palsu tidak dibenarkan, artinya jelas menyalahi aturan bahkan bisa dibawa ke ranah pidana,” tuturnya.

Menurut Sukaryadi, panitia memiliki kewenangan lebih dalam menetapkan bakal calon (Balon) menjadi calon. Namun tidak dapat sembarangan memutuskan hal tersebut, mengingat harus sesuai dengan payung hukum yang ada.“Kalau ditemukan keabsahan itu bisa terjerat hukum kalau sampai dilaporkan ke polisi, dan ranahnya pidana murni,” tembahnya.Meski ijazah asli yang diduga palsu tersebut hilang, kata dia, seharusnya Disdik tetap bisa mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu. Asalkan Disdik memiliki bukti lain, seperti foto copy ijazah tersebut.

“Sebenarnya dengan foto copy saja bisa jadi dasar hukum. Apalagi memang yang bersangkutan tidak terdaftar kan,” tandasnya. Diakui Sukaryadi, dalam pelaksanaan pemilihan kuwu ini masih terdapat miskomunikasi antara pemerintah daerah, desa dan panitia. Namun, hal tersebut masih dianggap wajar, mengingat pelaksanaan pilwu serentak di 124 desa ini baru pertama digelar. Pemilihan kuwu serentak selanjutnya dapat berjalan dengan baik. (ari)

BAGIKAN