Hermanto Sebut MPP Berlebihan

Hermanto Sebut MPP Berlebihan

RAKYATCIREBON.ID – Wacana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, dianggap berlebihan. Harusnya, pengoptimalan pelayanan publik yang ada dilakukan secara bertahap. Sebab, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada saja belum maksimal.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Hermanto. Menurutnya, rencana dibangunnya MPP oleh pihak eksekutif, pihaknya memang mendukung. Namun, kata dia, sangat disayangkan jika DPMPTSP yang sudah ada saja pelayanannya sejauh ini belum maksimal.

Harusnya, kata dia, DPMPTSP menyediakan tempat atau ruangan bagi dinas-dinas teknis yang ada kaitannya dengan perizinan. Agar masyarakat yang akan mengurus perizinan tidaklah repot harus datang ke dinas satu ke dinas lainnya.

“Kalau saya menilai dengan akan adanya MPP itu pada prinsipnya mendukung. Tapi tahapannya harus step by step. Sebab bupati ini melompat. Ini kan di DPMPTSP harusnya disediakan pelayanan untuk dinas-dinas teknis disiapkan di situ, biar masyarakat mudah mendapatkan pelayanan,” kata Hermanto, Kamis (27/8).

Dalam prakteknya, selama ini, kata dia, masyarakat yang hendak mengurus perizinan tidak efesien. Sehingga terkesan “dipersulit” karena proses pelayanan perizinan tidak dilakukan dalam satu tempat di DPMPTSP.

“Sementara ini kan masyarakat dalam tanda kutip dipersulit, karena dinas-dinas teknis enggak ada di situ (DPMPTSP, Red),” ujar Hermanto.

Pria yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ini mengaku, selama ini pihaknya juga sering kali mendorong agar pelayanan di DPMPTSP itu dimaksimalkan. Agar tidak merepotkan masyarakat dalam mengurus administrasi perizinan.

Jika DPMPTSP Kabupaten Cirebon yang pelayanan perizinannya satu atap tidak optimal, maka dikhawatirkan dibangunnya MPP di daerah ini tidak optimal juga.

“Kami sudah pernah dorong, agar dimaksimalkan pelayanan di DPMPTSP, tetapi sampai sekarang tidak pernah direalisasikan. DPMPTSP harusnya dioptimalkan dulu sebagai percontohan, kalau sudah baik baru bertahap ke MPP,” kata Hermanto.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon sedang merencanakan pembangunan MPP untuk mempermudah masyarakat. Nantinya, MPP  tersebut akan dibuatkan bangunan khusus yang diisi oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Contohnya yaitu KTP, SIM, dan perizinan. 

MPP ini diharapkan bisa memberikan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon menjadi lebih mudah dan efisien. Bupati Cirebon, Imron mengatakan, semua dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik akan bergabung dalam program itu.

“Kalau biasanya perizinan mendirikan usaha harus melakukan proses dari beberapa instansi, nanti tidak lagi seperti itu. Nanti semua ngumpul, jadi satu pintu,” katanya.

Saat ini, pihaknya mengaku masih membahas anggaran untuk merealisasikan MPP.  Selain membutuhkan lahan, MPP juga membutuhkan bangunan yang akan digunakan. Untuk tahun ini, Imron mengaku sedang fokus dalam pemberesan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Sedangkan program MPP itu bisa direalisasikan, jika anggarannya sudah tersedia.

“Efektifnya mulai kapan, itu tergantung anggarannya. Makannya, tahun ini kita bereskan anggarannya dulu,” ujar Imron.

Beberapa lokasi juga sudah mulai diajukan. Seperti halnya lahan disamping Bank BJB Sumber. Menurut Imron, rencana pembangunan yang akan dilakukan, tidak hanya bertumpu pada kebutuhan sekarang saja. Namun harus memikirkan pula pengembangan ke depannya. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!