Indef Ungkap 49,9% Percakapan Terkait Jokowi di Media Sosial Miliki Sentimen Negatif

Indef Ungkap 49,9% Percakapan Terkait Jokowi di Media Sosial Miliki Sentimen Negatif

RAKYATCIREBON.ID-Ekonom senior Indef Didik Rachbini menyampaikan, presiden dan para menterinya perlu membenahi pola komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan. Pasalnya, berdasarkan riset analisis sentimen tentang kinerja pemerintah yang dilakukan Indef, sebanyak 49,9% percakapan terkait Jokowi di media sosial ternyata memiliki sentimen negatif.

“Melihat hasil riset ini, ke depan presiden dan para menteri harus melakukan sosialisasi yang lebih kuat untuk memberikan keyakinan kepada publik terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Selain komunikasi, substansi dari kebijakan seperti misalnya UU Cipta Kerja juga harus dikuasai oleh para menterinya,” kata Didik Rachbini dalam paparan hasil riset Indef, Minggu (15/11/2020).

Didik menjelaskan, riset ini dilakukan Indef dengan pengumpulan data (data mining) mulai Juli sampai 13 November 2020. Percakapan yang terjaring dan terkait Presiden Joko Widodo di media sosial relatif besar jumlahnya, yakni tidak kurang dan 1,22 juta percakapan. Dari jumlah tersebut, sebesar 50,1% mempunyai sentimen positif, dan 49,9% mempunyai sentimen negatif.

“Presiden Jokowi memiliki sentimen negatif 49,9% karena kebijakan-kebijakan yang banyak ditentang publik, terutama terkait lima isu yaitu RUU Cipta Kerja, penanganan pandemi, dinasti politik ikut pilkada, pilkada masa pandemi berisiko tinggi, serta utang luar negeri yang naik pesat,” kata Didik.

Riset Indef

Dengan sentimen negatif yang cukup besar mencapai separuh dari sentimen publik di media sosial, menurut Didik hal ini mengindikasikan bahwa presiden sebenarnya tidak mempunyai modal besar untuk membuat lompatan kebijakan yang tidak populer. Jika dipaksakan terus membuat kebijakan yang tidak populer dan semakin banyak ditentang publik, menurut Didik benturan dan pertengantan bisa saja terjadi.

“Selama ini sudah banyak kebijakan kontroversial yang dilakukan, seperti UU Ciptakerja, Pelemahan KPK, utang luar negeri dan lainnya. Kebijakan di masa mendatang yang tidak populer, komunikasi lemah, dan kurang sosialisasi akan lebih ditentang lagi oleh publik, bahkan tidak hanya di media sosial tetapi dalam aksi demonstrasi, seperti yang telah terjadi berkali-kali,” papar Didik.

Selama periode penelitian, percakapan tentang RUU Cipta Kerja ada sebanyak 78.900 dan mempunyai sentimen negatif sebesar 73%. Percakapan terkait penangan pandemi sebanyak 35.400 mempunyai sentimen negatif 63%. Kemudian percakapan tentang dinasti politik mencapai 13.700 dengan sentimen negatif 81%. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!