Investor Mulai Tinggalkan Kota Cirebon

52
Pengesahan Raperda  RDTR Terganjal  Oleh SK Gubernur Jabar

CIREBON – Pengesahan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum dapat dipastikan kapan waktunya. Sebab, Raperda yang mengatur penataan daerah tersebut terkendala belum dikeluarkannya SK persetujuan dari Provinsi Jawa Barat.

dani mardani cirebon
Dani Mardani SH MH. Doc.Rakyat Cirebon

“Kendala lambatnya pengesahan RDTR ini karena pemerintah provinsi belum mengeluarkan SK  substantif dinas pemukiman dan perumahan provinsi jabar. Adapun bentuk persetujuannya adalah dalam bentuk SK Gubernur,” ujar Ketua Pansus Raperda RDTR Dani Mardani SH MH kepada Rakcer, Selasa (29/9).

Menurutnya, jika SK sudah turun Raperda RDTR akan langsung di paripurnakan. Sebab, tahap finalisasi hanya tinggal di satu tingkat saja yakni SK Gubernur.  “Kalau SK belum keluar kita tidak bisa memastikan kapan Raperda itu akan diparipurnakan,” terangnya.

Lambatnya persetujuan Pemprov, kata Dani, berdampak sistematis pada pertumbuhan Kota Cirebon. Faktanya ada tiga investor yang ditolak melakukan pembangunan di kota udang ini. “Artinya, kalau dilihat dari masalah yang ada. Pemerintah provinsi harus segera  melakukan evaluasi dan koreksi atas raperda yang kami ajukan mengingat Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah tiga cirebon,” kata politisi PAN itu.

Diberitakan sebelumnya, Kabid penanaman modal BPMPPT Kota Cirebon Agus Supyana melalui kasubidnya Icip Suryadi mengatakan, pihaknya mengaku kesulitan untuk mengeluarkan izin jika Perda RDTR belum rampung. Sebab, banyak investor yang mengajukan izin ditempat yang tidak tercover dalam perda RTRW.

Tapi, jika Perda RDTR sudah beres dan diterapkan aturannya. Maka segala yang tidak tercover dalam RTRW semuanya ada di RDTR. “Didalam perda RDTR ini akan lebih mengatur segala sesuatunya yang lebih rinci,” ujar Icip kepada Rakcer, saat ditemui dikantornya, Senin (28/9).

Menurutnya, belum rampungnya pembahasan Raperda RDTR banyak investor yang hendak melakukan penamanan modal ditolak. “Ada tiga investor minimarket yang mengajukan ke kami. Tapi kami serahkan berkasnya kembali karena kami harus menunggu perda RDTR,” paparnya.

Ia mengatakan, pengaruh Perda RDTR sangat besar bagi pemerintah Kota Cirebon. Sebab, segala sesuatunya telah diatur secara detail dan rinci oleh perda tersebut. “Kota Cirebon akan lebih berkembang dengan pesat karena dampak RDTR. Hal ini dilihat dari segi investasi yang dilakukan oleh para investor,” ungkapnya.(dic)

BAGIKAN