JK Minta Pilkada Ditunda

JK Minta Pilkada Ditunda

RAKYATCIREBON.ID-Pilkada serentak di tengah pandemi yang baru saja dimulai benar-benar mengkhawatirkan. Penyelenggara Pilkada dari pusat sampai daerah banyak yang positif Corona.

Begitu juga dengan calon kepala daerah. Sampai kemarin, ada 60 calon yang kena Corona. Khawatir Pilkada jadi cluster baru Corona, Pak Jusuf Kalla (JK) meminta Pilkada yang rencananya digelar Desember nanti, ditunda sampai vaksin anti Corona ditemukan.

Persoalannya, jauhjauh hari Presiden Jokowi juga para menteri menolak penundaan ini. Apakah suara Pak JK bisa mengubah sikap Pak Jokowi? Saat ini, tahapan Pilkada serentak baru masuk proses verifikasi berkas bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU, pada 4-6 September 2020.

Tahapan selanjutnya, yakni penetapan calon kepala daerah, pengundian nomor urut, kampanye hingga pemungutan suara, 9 Desember. Meskipun tahapan Pilkada masih panjang, pihak-pihak terkait sudah tertular Corona.

Dimulai dari KPU pusat. Tiga dari tujuh Komisioner KPU terpapar Covid-19. Mereka adalah Ketua KPU Arief Budiman serta dua komisioner lainnya; Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi.

Bukan hanya KPU pusat, KPUD yang paling sibuk dengan hajat Pilkada ini, tak luput dari serangan Corona. Mulai dari Komisioner KPUD Tangerang Selatan Ahmad Mujahid Zein, Komisioner dan Sekretaris KPUD Sibolga berinisial AH dan IT, dua Komisioner KPUD Agam, Ketua KPUD Gresik Ahmad Roni, Ketua KPUD Riau berinisial IY, Komisioner KPUD Barito Timur berinisial Z, dan Ketua KPUD Sulawesi Selatan Faisal Amir.

Tingkat pengawas pemilu, petugas yang positif Corona lebih banyak lagi. Kata Ketua Bawaslu Abhan, ada 96 petugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Boyolali yang positif Covid-19.

Ngerinya lagi, Kepala Dinas Kesehatan Boyolali Ratri S Survivalina menyebut Bawaslu jadi klaster terbesar di daerahnya. Selain di Boyolali,

Ketua Bawaslu Barito Timur berinisial F juga terpapar Covid-19. Selain di tingkat penyelenggara dan pengawas, Corona ikut menyerang para peserta Pilkada.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut, setidaknya ada 60 cakada yang terinfeksi corona. Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon maupun partai politik.

“Beberapa pelanggaran tersebut di antaranya ada yang positif saat mendaftar, terjadinya kerumunan seperti arak-arakan, tidak menjaga jarak, dan tidak melampirkan hasil swab test saat mendaftar,” ungkap Wiku.

Banyaknya orang yang tertular karena Pilkada, membuat desakan agar kontestasi pemilu lokal ini ditunda makin kenceng. JK yang sebelumnya diam, sekarang ikut mengusulkan pada pemerintah agar Pilkada ditunda.

Wapres ke 10 dan 12 ini menilai, sulit mengatur banyak orang dalam kontestasi pilkada. Sekalipun aturan mainnya sudah diterbitkan, kerumunan dan abai protokol kesehatan masih saja terjadi.

“Kalau memang sulit, dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur. Maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada,” usul Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini, dalam acara donor darah di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Sampai kapan penundaannya? JK menjawab, sampai tersedianya vaksin Covid-19. Sebab, hanya vaksin yang bisa menurunkan angka penyebaran Corona di Indonesia. Sehingga, seluruh komponen yang terlibat dapat menikmati pesta demokrasi di daerah.

Menurut JK, KPU perlu membuat aturan terkait mekanisme pengumpulan massa dalam tahapan Pilkada. Apabila dirasa memang sulit, dia menganjurkan pihak penyelenggara mengkaji ulang waktu pelaksanaan pilkada tersebut.

“KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu, ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” imbuhnya.

Usulan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati. Menurutnya, opsi penundaan Pilkada perlu dipertimbangkan serius.

Sebab, persiapan pilkada saat ini tidak bisa mengimbangi perkembangan jumlah kasus positif Covid-19.

“Kalau nanti memutuskan untuk menunda itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, pemerintah gagal dalam berdemokrasi. Justru masyarakat menilainya pemerintah tanggap melihat situasi, cepat melihat situasi,” katanya.

Sementara itu, Anggota KPU, Ilham Saputra menegaskan, soal penundaan pilkada, pihaknya tidak bisa memutuskan sendirian. Harus mendapat restu Presiden. Sebab, ada aturan mainnya. “Menunda pilkada menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, merupakan kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan DPR,” tegasnya.

Apa tanggapan pemerintah? Wakil I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah membicarakan soal usulan agar Pilkada ditunda.

Menurutnya, langkah menggelar pilkada sudah diambil, meski nantinya akan diatur detilnya. “Nanti pada waktunya, kita akan umumkan. Tanggal 23 September ini, critical time, karena pengumuman calon pasangan,” ungkap Menko Kemaritiman dan Investasi ini.

Luhut menegaskan, pemerintah tidak ingin kontestasi daerah itu menjadi klaster baru Covid-19. Sebab itu, perlu aturan main yang lebih rinci agar tidak terjadi penularan baru selama Pilkada.

“Apakah nanti kampanye di dalam ruangan saja dengan jumlah terbatas, dan seterusnya. Saya pikir, itu akan segera kita umumkan sebelum tanggal 23 September,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kekeuh Pilkada harus tetap dilakukan. Tentunya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan kenormalan baru. Sebab, tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir.

“Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Karena memang kita tidak tahu, negara manapun tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Negara, Selasa (8/9).

Sementara itu, bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan, Siti Nur Azizah mempertanyakan alasan wacana penundaan Pilkada lantaran maraknya pelanggaran protokol pencegahan virus Corona.

Menurutnya, tak ada jaminan Pilkada terbebas dari pelanggaran protokol Corona jika diundur beberapa bulan. Dia yakin pasti akan ada pihak yang tetap melanggar.

“Apakah menjamin kalau diundur beberapa bulan kemudian enggak ada yang melanggar gitu kira-kira? Apa iya? Juga tidak ada yang bisa menjamin,” kata putri Wapres Ma’ruf Amin ini dalam diskusi yang disiarkan dalam jaringan atau internet, Jumat (18/9). (rmco)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!