Jokowi Paparkan 10 Poin UU Cipta Kerja

Jokowi Paparkan 10 Poin UU Cipta Kerja

RAKYATCIREBON.ID-Presiden Jokowi memberikan penjelasan soal Undang-undang (UU) Cipta Kerja, yang belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10), Jokowi memaparkan, UU Cipta Kerja yang memuat 11 klaster, secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi secara struktural dan melakukan transformasi ekonomi.

Klaster tersebut meliputi urusan penyederhanan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi dan pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UKM, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini diperlukan karena setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga, kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak. Saat ini saja, ada 6,9 juta penagngguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid. Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah, dan 39 persen berpendidikan SD.

“Sehingga, kita perlu mendorong lapangan kerja baru. Khususnya, padat karya. Jadi, UU Cipta Kerja ini bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan penagngguran. Ini akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membuka usaha baru. Karena perizinannya dipermudah. UU ini juga mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Namun, Jokowi menyayangkan, beredarnya  informasi yang keliru soal UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin (5/10) . Sehingga, memunculkan gejolak di masyarakat dan memicu aksi demo di berbagai daerah. 

“Saya melihat  unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi undang-undang ini dan hoaks di media sosial,” kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10).

Agar tak menimbulkan pemahaman yang keliru, Jokowi pun menjelaskan 9 poin yang menurutnya perlu diluruskan. Berikut penjelasan atas poin-poin tersebut: 

Pertamasoal penghapusan UMP, UMK, UMSP

Beredar informasi, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten. Padahal, faktanya tidak.

 “Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi; UMK, Upah Minimum Kabupaten; UMSP Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar. Karena pada faktanya, Upah Minimum Regional, UMR tetap ada,” jelas Jokowi.

Kedua, mengenai standar perhitungan upah pekerja

Informasi yang beredar di masyarakat, upah minimum dihitung per jam. 

“Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu, dan berdasarkan hasil,” ujar Jokowi.

Ketiga, soal hak cuti bagi para pekerja 

Beredar rumor, semua jenis cuti pekerja dihapus dan tidak ada kompensasinya.

“Ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan, ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin,” tegas Jokowi.

Keempat, soal pemutusan hubungan kerja (PHK)

Kabar yang beredar luas di tengah masyarakat menyebutkan, perusahaan dapat memutus hubungan kerja kapan saja, secara sepihak.

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” terang Jokowi.

Kelima, soal jaminan sosial pekerja

Isu yang berhembus kencang: jaminan sosial pekerja akan dihilangkan.

“Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar, jaminan sosial tetap ada,” kata Jokowi.

Keenam, soal kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi industri

Berita-berita yang menyebut ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bakal dihapus juga tersebar luas di kalangan industri. Padahal, faktanya tidak.

“Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar, harus studi AMDAL yang ketat. Tapi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” katanya.

Ketujuh, soal komersialisasi pendidikan

UU Cipta Kerja disebut lebih mementingkan komersialisasi pendidikan.

“Ada juga berita UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK). Sedangkan perizinan pendidikan, tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Apalagi, perizinan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam UU Cipta Kerja. Aturan yang ada selama ini ada tetap berlaku,” tutur Jokowi.

Kedelapan, soal bank tanah

Ada yang mengatakan, bank tanah menghidupkan ketentuan hukum Belanda, yang mengatakan tanah yang tidak ada pemiliknya. Ini keliru.

 “Bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilihan lahan dan tanah dan kita selama ini kita tidak memiliki bank tanah,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kesembilan, UU Cipta Kerja mengambil kewenangan pemerintah daerah dan menambah kewenangan pemerintah pusat

Jokowi menegaskan, resentralisasi ini sama sekali tidak ada. Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan mengatur perizinan berusaha, dan pengawasannya. Sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tidak ada. Perizinan berusaha, dan pengawasannya tetap dilakukan pemda sesuai dengan NSPK  (norma, standar, prosedur, dan kriteria )yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. NSPK ini nanti akan diatur dalam PP,” urai Jokowi.

Kesepuluh, soal kewenangan perizinan untuk non perizinan perusahaan

Jokowi menegaskan, kewenangan ini tetap ada di Pemda. Sehingga, tidak ada perubahan. “Bahkan, kita melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Selain itu, perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting. Jadi, ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” urai Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengatakan, UU Cipta Kerja ini banyak sekali memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Jadi, setelah ini akan muncul PP dan Perpres, paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat. Masih terbuka usulan dan masukan-masukan dari daerah. 

“Pemerintah berkeyakinan, melalui UU Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya, dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem Ketatanegaran kita, memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,” pungkas Jokowi. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!