Jual Rokok di KTR Didenda Rp2,5 Juta

35
Raperda KTR Selesai Dibahas, DPRD Segera Sahkan Jadi Perda

KEJAKSAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan disahkan menjadi perda dalam waktu dekat ini.  Rencana pengesahan itu, setelah panitia khusus (pansus) raperda itu melakukan tahapan finalisasi bersama eksekutif, kemarin, di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon.

peraturan daerah larangan merokok
Rapat membahas larangan merokok. Foto : Nurul Fajri/Rakyat Cirebon

Wakil Ketua Pansus Raperda tentang KTR, dr H Doddy Ariyanto MM menjelaskan, setelah melalui pembahasan panjang, pihaknya akhirnya menyelesaikan proses penyusunan raperda tentang KTR. Beberapa poin krusial dalam raperda itupun akhirnya bisa diselesaikan.

“Dalam raperda itu disebutkan, larangan merokok ada di empat kawasan. Yaitu, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan tempat bermain anak, dan tempat ibadah. Adapun untuk larangan rokok di tempat kerja dan umum, nanti diatur dalam perwali,” ungkap Doddy.

Selain larangan merokok, di empat kawasan itu juga tidak boleh ada aktivitas perdagangan maupun promosi produk rokok.  “Di kawasan itu tidak boleh ada kegiatan merokok, promosi dan lainnya,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Untuk di kantor instansi pemerintahan, kata Doddy, penegakkan perda KTR nantinya menjadi tanggungjawab masing-masing instansi pemerintahan terkait.
Sementara untuk penindakan, tak hanya melibatkan Satpol PP, melainkan juga petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Kejaksaan. “Penegakkan perda ini di kantor SKPD atau instansi pemerintahan, itu masing-masing SKPD,” katanya.

Doddy menjelaskan, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar perda KTR juga bervariasi. Untuk pengelola KTR, semisal kepala SKPD, bila melakukan pelanggaran dengan tidak menegakkan perda itu akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp2,5 juta atau kurungan penjara 30 hari.

“Untuk badan atau perusahaan yang mempromosikan rokok di KTR, dendanya Rp 10 juta atau kurungan penjara 30 hari, untuk penjual rokok di KTR akan didenda sebesar Rp2,5 juta atau kurungan penjara 30 hari,” terang Doddy.
Dikatakannya, raperda KTR ditargetkan bisa disahkan menjadi perda paling lambat pada pekan depan. “Setelah disahkan menjadi perda, langkah selanjutnya adalah tahap sosialisasi selama setahun,” katanya.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan, sanksi bagi masyarakat yang melanggar perda KTR, dikenakan sanksi di tempat berupa denda sebesar Rp50 ribu.

“Kalau sudah melalui persidangan, ancamannya bisa kurungan penjara selama tiga hari dan denda Rp100.000,” jelas Buntoro. Buntoro juga mengimbau kepada masyarakat untuk menaati perda KTR nantinya, bukan semata-mata karena takut disanksi, melainkan atas dasar kesadaran bahwa merokok sembarangan telah menyebarkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Sehingga di sini bukan semata-mata gerakan penagakan hukum, tapi juga penyadaran masyarakat, bahwa kesehatan menjadi hak setiap orang itu penting diperhatikan,” kata dia. Bahkan, kata Buntoro, bagi PNS yang melanggar perda KTR, selain akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan perda itu, juga dikenakan sanksi kepegawaian.

“PNS yang melanggar, nanti ada sanksi kepegawaian juga,” katanya.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Edy Sugiarto MKes mengatakan, perda KTR secara substansi merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada ibu hamil, anak-anak maupun pelajar di sekolah. “Ini utamanya melindungi mereka,” kata Edy.

Karena, dijelaskan Edy, asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Di dalamnya, lanjut Edy, tak kurang dari 4.000 zat beracun yang terkandung dalam rokok. “Di antaranya yaitu kandungan tar dan nikotin yang membuat perokok kecanduan,” katanya. (jri)

BAGIKAN