Kadishub Nilai Kebijakan Menpan-RB Salah Kaprah

Kadishub Nilai Kebijakan Menpan-RB Salah Kaprah

RAKYATCIREBON.ID- Intruksi Kemenpan-RB RI menyikapi isu virus corona dengan merumahkan aparatur sipil negara (ASN), dinilai salah kaprah.

Hal itu disampaikan Kepala Dishub Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad MSi. Sebab, kata dia, jika para ASN bekerja dari rumah, maka kerja kedinasan yang harus dilakukan di lapangan seperti di dinasnya, jelas tidak akan maksimal.

“Jadi kita, Dishub Kabupaten Cirebon tetap bekerja prima, tidak mau ‘dirumahkan’. Kita tetap melayani masyarakat, seperti contoh melakukan perbaikan PJU, KIR mobil kendaraan untuk keselamatan, serta penarikan retribusi parkir dan terminal untuk peningkatan PAD,” kata Abraham, Kamis (19/3).

Menurut Abraham, kebijakan yang diambil Menpan-RB RI agar para ASN bekerja di rumah sangatlah tidak populis dan tidak pro rakyat. Sebab, dengan kebijkan yang diambil, masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan publik yang diharapkan. Dan yang terpenting adalah bakal berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Dengan adanya kebijakan ini juga, menunjukan bahwa pemerintah tidak peka, pemerintah ekslusif. Memang ukurannya masyarakat itu orang birokrat saja? Kan banyak masyarakat kecil yang butuh pelayanan, butuh pemasukan untuk mencukupi kesehariannya. Emang pemerintah mau menanggung mereka?” ungkap Abraham.

Menurutnya, Indonesia bukanlah negara maju yang mampu menanggung dan menggaji warganya yang menganggur. Kebijakan tersebut adalah hal yang menyimpang. “Ini kebijakan pemerintah yang anomali, menyimpang dan tidak normal, kayak zaman Belanda lagi,” tegasnya.

Di samping itu, kata dia, pemerintah juga telah menciptakan susana tidak kondusif, membuat kepanikan berlebihan di masyarakat, serta menciptakan suasana ekonomi menuju inflasi. Sebab, menurutnya, jika birokrasi tidak berjalan prima, maka akan turut menghambat perekomonian di masyarakat.

“Karena publik yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, kalau ASN di Kabupaten Cirebon itu kan tingkat ekonominya di garis kemiskinan. Sebab, birokrasi adalah penyambung dari masyarakat dalam perekonomian,” ujar Abraham.

Apalagi, kata dia, dinas yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan bekerja di lapangan seperti Dishub. Namanya ekonomi produktif harus ada action jual beli dan aktivitas. “Artinya kalau pelayananya di rumah maka akan repot, sebab kita adalah dinas yang memungut retribusi PKB, terminal dan parkir kalau tidak dilayani dengaan baik, maka akan pada kabur,” katanya.

Dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona tersebut, pihaknya telah berupaya khusunya bagi petugas yang ada di dinasnya dalam menjalankan tugas mereka. Yakni dengan memberikan masker dan sarung tangan. “Dishub ini sudah mengantisiapsi dengan memberikan masker dan sarung tangan kepada para petugas yang bekerja di sini,” kata Abraham. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!