KASBI: Rakyat Tak Butuh Omnibus Law, Rakyat Butuh Perlindungan Ancaman PHK

KASBI: Rakyat Tak Butuh Omnibus Law, Rakyat Butuh Perlindungan Ancaman PHK

RAKYATCIREBON.ID-Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan rakyat tak membutuhkan omnibuslaw. Menurutnya yang dibutuhkan masyarakat ialah bagaimana PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemic Covid-19 bisa dihentikan Pemerintah. 

Begitu pula dengan menegakkan keadilan bagi masyarkat kecil, termasuk memberi ruang seluas-luasnya terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini disampaikannya guna merespon rencana pengesahan aturan tersebut di DPR dalam waktu dekat.

“Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat. Jalankan reforma agrarian sejati. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi. Mencabut UU minerba yang merugikan rakyat kecil. Menuntut pengesahaan rancangan UU yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara. Terutama kelompok rentan dan termarjinalkan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga,” ungkapnya dalam keterangan pers resminya lewat daring, Minggu (4/10/2020).

Adapun menurut dia yang perlu dilakukan oleh DPR saat ini ialah fokus dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengganggaran Covid-19 berikut dampak krisis ekonominya.

Karenanya, melalui keterangan ini dia bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam aksi besar penolakan omnibuslaw selama 3 hari, terhitung tanggal 6-8 OKtober 2020 mendatang.

“Demikian pernyataan sikap ini kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk mendapat dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan kami berharap kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama-sama turun ke jalan dan terpimpin dalam satu perlawan besar yaitu menuntuk pembatalan omnibuslaw seluruhnya, Jakarta 4 oktober 2020,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sepakat menyelesaikan pembahasan RUU ini ke tingkat rapat paripurna. 

Keputusan ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar Sabtu, 3 Oktober 2020 malam.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyebutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara resmi akan dilanjutkan ke tingkat rapat paripurna.

Sebanyak 7 fraksi melalui pandangan fraksi mini menyetujui RUU ini, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara, 2 fraksi lainnya yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menyatakan menolak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!