Kawal Program Pemkab Cirebon, FKKC Ngadu ke Bupati

70
Ketua FKKC, H Moch Carkim memaparkan delapan isu strategis dalam agenda Rempug Desa dan Audiensi FKKC bersama Bupati, di Pendopo (Foto : Zezen Zaenudin Ali/Rakyat Cirebon)

RAKYATCIREBON.ID-Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) mengadu ke Bupati, siap mengawal program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kedepan. Sebanyak delapan isu strategis disampaikan kepada Bupati, Drs H Imron MAg dalam agenda Rempug Desa dan Audiensi FKKC bersama Bupati, di Pendopo, Rabu (12/2).

Ketua FKKC, H Moch Carkim menjelaskan ke delapan isu strategis tersebut yakni mendukung visi misi bupati menjadikan kabupaten agamis. Prosesnya dengan cara mendorong keuangan dari APBD untuk pemerintah desa dalam kegiatan keagamaan. Untuk disalurkan kepada guru ngaji dan imam musola. Per tahunnya, desa meminta anggaran per desa minimal Rp 60 juta.

Kemudian mendukung pencapaian kinerja dan pelayanan pemerintah secara efektif dan efisien melalui perangkat internet dan data digital. Oleh karenanya, setiap desa meminta bantuan APBD untuk paket internet. Selain itu Kapasitas maksimal ADD untuk 12 perangkat desa ditambah 1 orang kuwu, perlu dibuat formulasi anggaran baru untuk mengakomodir desa-desa untuk struktur perangkat desanya lebih dari 12 orang.

“Karena, faktanya ada desa yang memiliki aparat, lebih dari 12 orang. Proporsional. Mereka membutuhkannya, untuk pelayanan prima,” ucapnya.

Selain itu, mendorong kesejahteraan perangkat desa. Melalui program dari APBD Kabupaten Cirebon untuk iuran BPJS kuwu dan perangkat desa. Yang tidak kalah penting, ada regulasi tentang perangkat desa untuk dapat mengakomodir kearifan lokal dan kondisi sosial politik pasca pilwu.

Lebih lanjut, Carkim menjelaskan, koordinasi aparat Penegak Hukum (APH) terkait pengawasan aparat desa dilakukan dengan mekanisme pembinaan sejak awal. Agar tidak mempengaruhi kondisi psikologi masyarakat desa. Selain itu, mendorong bantuan keuangan dari APBD untuk memaksimalkan anggaran Linmas, PKK dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“ Lalu mengapresiasi kinerja perolehanan PBB tiap desa dengan mendorong realisasi pencairan paret yang belum terealisasi karena keterlambatan pelunasan dan proses administrasi pengajuan pencairan. Agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan berikutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengaku mengapresiasi atas delapan isu strategis yag telah dipaparkan. Semuanya dianggap Imron sebagai masukan positif. Bahkan, secara tegas lelaki yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon itu, mengintruksikan, agar Dinas terkait, segera menindaklanjuti. “Saya intruksikan, masukan tadi di tindaklanjuti,” tegas Imron.

Hanya saja, perlu pendekatan intens dari FKKC. Mengingat, berkaitan dengan anggaran negara. “Ada sistem. Namanya uang negara ada mekanismenya. Harus melakukan pendekatan dengan dinas,” pungkasnya. (zen)

BAGIKAN