Kepala OPD Bisa Sanksi Pegawai

43
BKPPD Targetkan Semua Instansi Pakai Fingerprint di Tahun 2016


SUMBER– Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menerapkan sanksi secara berjenjang pada pegawai yang melanggar disiplin. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon Drs Kalingan MM, di sela-sela menggelar rapat koordinasi bersama seluruh OPD, kemarin.

rapat opd cirebon
Rapat koordinasi OPD. Foto: Ahmad Asari/Rakyat Cirebon

Selama ini, kata Kalinga, saat ada kasus pelanggaran disiplin selalu dilempar pada BKPPD. Padahal, lanjutnya, kepala OPD juga memiliki kewenangan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. “Jadi jangan selalu dilempar ke BKPPD, seolah-olah OPD lepas tangan saja. Seharusnya diatasi dulu sama OPD yang bersangkutan. Misalnya memberikan sanksi teguran, surat pernyataan tidak puas dan lainnya,” terangnya kepada Rakyat Cirebon.

BKPPD, kata Kalinga, telah mengedarkan surat yang berisi tentang kewenangan OPD yang dapat memberikan sanksi secara berjenjang.  “Apabila hal ini tidak dilakukan maka kepala OPD juga bisa dikenakan sanksi yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan pegawainya,” terang Kalinga sambil menyebutkan langkahnya itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang Kepegawaian.

Kedepan, kata Kalingan, pada saat ada pelanggaran disiplin, harus ditangani dulu sama OPD. “Bila tidak bisa dikenakan sanksi juga,” ujarnya didampingi Sekretaris BKPPD H Maryono. Sementara itu, H Maryono menambahkan, sejauh ini yang belum menerapkan sistem absen fingerprint adalah UPT Dinas Pendidikan (Disdik), Kesehatan serta Kecamatan Greged.

Rencananya, kata Maryono, di tahun 2016 akan dibenahi sehingga semua instansi menggunakan fingerprint. “Kalau di Kecamatan Greged karena lokasinya jauh jadi terganggu sinyalnya. Mudah-mudahan tahun depan selesai semua,” terangnya.

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan seluruh OPD dan UPT tersebut juga dibahas terkait program yang perlu dikawal seperti penerimaan CPNS, rencana kementerian mengangkat honorer K2, kesejahteraan pegawai dan program kenaikan pangkat pegawai serta kedisiplinan PNS. (ari)

BAGIKAN