Keseriusan Azis Inginkan Wawali Cirebon Diragukan

60
Ketua Panlih Isyaratkan Eeng Harus Mundur dari Dewan Bila Dicalonkan Jadi Wakil Walikota

KEJAKSAN– Keseriusan Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH agar segera menyelesaikan proses pengisian wakil walikota (wawali) mulai mengundang keraguan.  Ketua DPK PKPI Kota Cirebon, Juherman, salahsatu tokoh yang meragukan keseriusan Azis untuk turut mempercepat proses pengisian wawali.

kursi wakil walikota cirebon
Ilustrasi kursi wakil walikota Cirebon kosong. Image by batamnews.com

Karena, sampai sejauh ini tidak ada kejelasan terkait kelanjutan proses pengisian wawali. “Wajar kalau kemudian banyak pihak yang meragukan keseriusan Pak Azis yang konon ingin segera ada wakil walikota,” ungkap Juherman kepada Rakyat Cirebon, Senin (2/11).

Juherman mengaku heran dengan sikap yang ditunjukkan Azis terkait proses pengisian wawali.
Ia mencermati, di satu sisi Azis selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya ingin segera didampingi wawali, tapi di sisi lain Azis tidak menunjukkan keseriusan untuk mempercepat proses itu selesai.

“Di banyak kesempatan atau momen, Pak Azis selalu bilang ingin cepat ada wakil walikota. Dan itu disampaikan ke banyak orang. Tapi justru dia sendiri tidak melakukan percepatan untuk menyelesaikan polemik itu,” ujarnya.

Menurut Juherman, kebuntuan proses pengisian wawali ditimbulkan sikap saling bersikukuh mempertahankan usulan antara Azis dengan Partai Golkar dan PPP yang notabene partai pengusung.
“Andai saja Pak Azis tidak ngotot dan menghormati dua partai pengusung lainnya, maka prosesnya sudah selesai,” katanya.

Ia menyarankan, agar Azis lebih baik terbuka ke publik secara jujur terkait keberadaan wawali dikehendaki atau tidak.  Karena, menurut dia, masyarakat sudah sangat jenuh menunggu atau menyaksikan proses pengisian wawali melalui pemberitaan media massa.

“Masyarakat sudah jenuh ribut wakil walikota terus, sementara program pemerintahnya bagaimana? Jadi, lebih baik terbuka saja dengan hati yang jujur, sebenarnya Pak Azis ini mau ada wakil walikota atau tidak. Kalau tidak ingin, ya sudah jangan dipaksakan. Tapi kalau ingin, disegerakan. Buktikan sungguh-sungguh,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi memberi isyarat bahwa Panitia Pemilihan (Panlih) wawali di DPRD akan menggunakan regulasi yang mewajibkan calon wawali yang berasal dari DPRD terlebih dahulu mengundurkan diri. “Karena di Bogor juga dengan persoalan yang sama, itu mundur dulu dari keanggotaan DPRD,” ungkap Edi, saat ditemui di Griya Sawala gedung DPRD.

Untuk itu, Edi mengakui, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan ketentuan pemilihan wawali yang dilakukan di tengah masa periode. “Kan kalau pemilihan dari awal atau saat pilkada dan apabila ada calon dari DPRD jelas harus mundur dulu. Sementara kalau proses wawali ini kan di pertengahan waktu. Makanya kita butuh jawaban pasti dari Kemendagri,” tuturnya.

Dikatakan Edi, bila Kemendagri menyatakan bahwa calon wawali yang saat ini menjabat anggota dewan harus terlebih dahulu mengundurkan diri, maka pihaknya dipastikan akan menjalankan regulasi itu. “Kalau memang dari Kemendagri menyatakan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari dewan, ya otomatis kita laksanakan itu. Tapi kalau tidak, ya sudah tidak perlu mundur,” katanya.

Seperti diketahui, proses pengisian wawali sampai sejauh ini masih belum menemukan titik terang.
Partai Demokrat yang notabene diketuai oleh Azis mengusulkan dua nama calon wawali, yakni Ketua DPD Golkar, Toto Sunanto dan Ketua DPD Nasdem, Dra Hj Eti Herawati (Eeng Charli). Akan tetapi Golkar dan PPP yang juga partai pengusung, bersikukuh untuk menolak Eeng Charli yang juga wakil ketua DPRD diusulkan Demokrat menjadi calon wawali. Golkar dan PPP sepakat untuk mengusulkan Toto dan Ketua DPC PPP, H Muksidi. (jri)

BAGIKAN