Ketua Dewan Sadari Rawan Gugatan

4
Panlih Tidak Akan Tinggalkan Golkar dalam Proses Pemilihan E2

KEJAKSAN– Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi menyadari, bila tidak hati-hati, keputusan pemilihan E2 atau wakil walikota rawan gugatan. Ditemui usai memimpin rapat di Griya Sawala gedung DPRD, Edi mengatakan, DPRD sebagai lembaga pemerintahan, bisa menjadi objek gugatan apabila terdapat kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya. Salahsatunya adalah pengisian wakil walikota (wawali).

edi suripno kota cirebon
Edi Suripno SIP MSi. doc. Rakyat Cirebon

“Kita DPRD ini kan lembaga pemerintahan. Apabila ada yang dianggap tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan itu bisa digugat,” ungkap Edi kepada Rakyat Cirebon, Senin (5/10).Terlebih, bila Panitia Pemilihan (Panlih) wawali di DPRD tak melibatkan atau mengesampingkan usulan salahsatu partai pengusung, maka peluang pihaknya digugat akan terbuka lebar. “Kalau ada partai pengusung yang tidak dilibatkan, kita bisa digugat mereka,” kata dia.

Namun demikian, khusus untuk Partai Golkar yang sampai sejauh ini masih berpolemik terkait dualisme kepengurusan, dikatakan Edi, panlih wawali akan menerima usulan nama calon wawali meskipun hanya dari satu kubu kepengurusan. “Dari salahsatu kubu kepengurusan saja juga bisa, tidak mesti dari kedua kubu,” katanya.Ditanya perkembangan proses pengisian wawali, politisi PDI Perjuangan itu mengaku, panlih sampai sejauh ini masih menunggu dokumen usulan dari gabungan partai pengusung. “Kita masih menunggu ajuan dari partai pengusung,” katanya.

Sementara itu, perdebatan sengit antara anggota Fraksi Golkar DPRD Agung Supirno SH, praktisi hukum Gunadi Rasta SH MH dan akademisi Unswagati Agus Dimyati SH MH, seputar bisa atau tidaknya keputusan DPRD tentang pengisian wawali digugat ke PTUN masih berlanjut.
Kemarin, ketiganya bertemu di rumah makan di Jalan Kartini Kota Cirebon. Hadir pula beberapa alumni Unswagati Cirebon.

Dalam kesempatan itu, mereka berdiskusi terkait regulasi yang mengatur tentang proses pengisian wawali hingga ketentuan gugatan atas keputusan DPRD.Gunadi Rasta menjelaskan, proses pemilihan wawali hingga munculnya keputusan atas proses itu bisa menjadi objek gugatan di PTUN. Karena DPRD juga merupakan penyelenggara negara.Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Pada pasal 1 ayat (1) UU itu disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Gunadi.

Begitupun di UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Gunadi, disebutkan dalam pasal 57 bahwa, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.“Bahwa betul pemerintah itu eksekutif. Tapi penyelenggara pemerintahan, ada eksekutif dan legislatif. Jadi jangan menginterpretasikan secara tekstual pada satu UU, karena antar UU memiliki keterkaitan,” kata dia.

Dengan begitu, ditegaskan Gunadi, putusan DPRD terkait pengisian kursi wawali, bisa dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN. Hal itu jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Jadi tetap bahwa keputusan itu (pengisian wawali, red) bisa dijadikan objek gugatan di PTUN,” kata dia.
Termasuk bila DPRD memaksakan untuk melaksanakan pemilihan wawali, kata Gunadi, tak ada landasan hukum yang digunakan. Mengingat, Peraturan Pemerintah (PP) atas UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, belum terbit.
Ditambahkannya, panlih wawali pun tidak bisa membuat aturan main atau mekanisme pengisian wawali. Mengingat belum lahirnya PP atas UU Nomor 8/2015 itu. “Rule of the game juga disusun karena ada landasan peraturan perundang-undangan. Panlih dasarnya apa?” katanya.Di tempat yang sama, Agus Dimyati masih berkeyakinan bahwa keputusan DPRD terkait proses pengisian wawali tidak bisa digugat di PTUN, sebagaimana UU Nomor 51/2009 tentang PTUN.

“Saya kira sudah jelas dan saya tetap pada pendapat saya,” katanya.Ia menuding, DPRD dalam hal ini panlih wawali tidak membuat aturan main yang jelas terkait proses pengisian wawali. Paling tidak, bila sudah menemui titik deadlock, panlih mestinya bersikap tegas.“Kalau anggota dewan menentukan rule of the game-nya jelas, dan sudah memberikan peluang (kepada partai pengusung) tapi deadlock, ya harus ada ketegasan. Jangan sampai menimbulkan masalah baru,” kata dia. (jri)

BAGIKAN