Ketua DPRD: Panlih Bukan Pemain Bola

Fordisma Duga Ada Skenario Azis dan Edi untuk Kosongkan Kursi Wakil Walikota

KEJAKSAN– Kelanjutan proses pemilihan wakil walikota (wawali) belum ada kejelasan. Sampai sejauh ini, proses pengisian kursi orang nomor dua setelah walikota itu masih buntu.

politisi pdip
Edi Suripno SIP MSi. Doc.Rakyat Cirebon

Menyikapi persoalan itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi menegaskan, pihaknya akan tetap menunggu dua nama calon wawali usulan dari partai pengusung. “Kalau dokumen pengajuan sudah lengkap, saya jamin tidak lebih dari tiga hari, proses pemilihan sudah dilaksanakan,” ungkap Edi, ditemui di ruang kerja Komisi C DPRD, kemarin.

Ditanya terkait kemungkinan Panitia Pemilihan (Panlih) melakukan jemput bola ke Kemendagri atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta kepastian terakhir soal pelaksanaan pemilihan wawali, Edi kembali mengeaskan, panlih hanya akan menunggu.

“Panlih itu panitia pemilihan, bukan pemain bola yang menjemput bola. Jadi fungsinnya bukan jemput bola, hanya menunggu dokumen ajuan dari partai pengusung,” kata pria yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon itu.

Terpisah, aktivis Forum Diskusi Mahasiswa Untag 45Fordisma, Warcono menilai, kebuntuan yang terjadi ditengarai merupakan strategi politik yang sengaja dijalankan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH dan Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi.

Ia mengendus adanya skema politik yang dimainkan Azis dan Edi dalam proses pemilihan wawali, agar terus menemui titik kebuntuan.
“Saya kira wajar kalau kemudian banyak pihak berspekulasi. Karena memang diduga ada indikasi kesengajaan yang dilakukan ketua dewan dan walikota agar proses pengisian wakil walikota ini terus buntu,” ungkap Warcono.

Warcono menganalisa, skema politik yang disinyalir sedang dimainkan Azis dan Edi, bukan semata-mata ingin menjegal langkah politik dua figur yang selama ini digadang-gadang jadi calon wawali, yakni Eti Herawati dan Toto Sunanto.

“Kalau langkah politik Eti Herawati dan Toto Sunanto itu terjegal, sebenarnya hanya efek saja. Tapi skema itu bertujuan agar posisi wawali dibiarkan kosong hingga batas waktu dibolehkan posisi wawali tak diisi, yaitu 18 bulan sebelum masa jabatan habis,” jelasnya.

Kekosongan posisi wawali, kata Warcono, akan membuka lebar kran kekuasaan walikota dan ketua DPRD untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara khusus, sebut Warcono, memberi ruang gerak yang nyaman bagi walikota dalam mengambil kebijakan.

“Kalau walikota itu sendirian, otomatis untuk mengambil kebijakan strategis, dia tidak mesti bermusyawarah dengan wakilnya. Misalkan, kebijakan anggaran, walikota akan lebih mudah, karena cukup membangun kesepakatan dengan ketua dewan. Tapi berbeda ketika ada wakil walikota, mau tidak mau, walikota harus saling berbagi,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Warcono, paling tidak sejak era Walikota Subardi, hubungan antara walikota dengan wawali seringnya tak harmonis. Salahsatu pemicunya tentu masalah pembagian porsi kewenangan, terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tidak usah menutup mata, bagaimana hubungan walikota dan wakilnya pada era Subardi. Demikian pula terjadi saat Walikota Ano Sutrisno (alm). Jadi, memang kalau tidak ada wakil, maka walikota akan lebih leluasa,” kata dia.

Menurut Warcono, kemungkinan adanya permainan antara Azis dan Edi akan bisa terbantahkan, bila proses pemilihan wawali segera digelar. Karena, selain menjadi kebutuhan publik, wawali juga memiliki peran penting dalam roda pemerintahan.“Sebenarnya tidak ada persoalan tanpa solusi. Tinggal bagaimana antar pihak terkait mengomunikasikannya dengan baik,” katanya. (jri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!