Ketua DPRD Terancam Sanksi

30
BK Siap Proses Bila Ada Laporan, Kader Banteng Pasang Badan


KEJAKSAN – Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi terancam sanksi. Ia diduga telah menyalahgunakan kewenangan sebagai ketua dewan untuk menyepakati kerjasama dengan Lembaga Pemantau dan Pencegahan Korupsi Nasional (LP2KN) dalam hal pembuatan spanduk himbauan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketua BK DPRD Kota Cirebon HP Yuliarso
Ketua BK DPRD Kota Cirebon HP Yuliarso. Doc. Rakyat Cirebon

Pasalnya, dua wakil ketua DPRD disinyalir tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk mengizinkan LP2KN menggunakan foto ketua DPRD pada spanduk himbauan itu.

Terlebih, alamat sekretariat dewan (setwan) juga dicatut sebagai alamat panitia bersama.

Atas hal itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD menyatakan, siap memproses apabila ada anggota dewan maupun masyarakat umum yang melaporkan tindakan ketua DPRD.

“Kalau BK sifatnya hanya menunggu. Kalau ada yang laporan sesuai aturan, pasti akan kita tindaklanjuti,” ungkap Ketua BK DPRD, HP Yuliarso BAE, kemarin, di ruang kerjanya.

Menurut Yuliarso, apa yang dilakukan ketua DPRD adalah tindakan yang tidak prosedural dan terindikasi melanggar etika sebagai anggota DPRD.

Mestinya, kata Yuliarso, apabila ketua DPRD hendak memutuskan sesuatu hal yang membawa nama lembaga DPRD, atas persetujuan atau kesepakatan unsur pimpinan hingga ketua-ketua fraksi.

“Ini kan yang dibawa lembaga DPRD. Beliau sebagai ketua DPRD. Tapi anehnya, Bu Lili sendiri yang notabene wakil ketua DPRD mengaku tidak tahu menahu soal pemberian izin kepada LP2KN untuk mencantumkan fotonya pada spanduk. Bisa kena (sanksi) itu,” tuturnya.

Selain itu, Yuliarso juga menyayangkan, adanya pencatutan alamat setwan oleh LP2KN untuk dijadikan alamat bersama panitia pemberantasan KKN.

“Bagaimana bisa alamat setwan dicatut begitu? Pak Sekwan sendiri tidak pernah merasa menyepakati apapun perihal spanduk anti KKN tersebut,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, kader PDIP Kota Cirebon, Dodi Permiadi membela ketua DPRD yang notabene ketua DPC PDIP Kota Cirebon.

Dodi menilai, apa yang dilakukan Edi adalah hal yang wajar.

“Bahkan itu sangat bagus. Pak Edi sebagai pejabat menunjukkan komitmennya untuk pemberantasan KKN,” kata Dodi.

Ia justru mempertanyakan motif yang melatarbelakangi sejumlah pihak justru menyerang ketua DPRD lantaran fotonya dipasang di spanduk imbauan anti KKN.

“Kenapa mereka malah menyerang Pak Edi? Padahal seharusnya mendukung pencegahan KKN,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs Sutisna mengaku, pihaknya keberatan dengan pencatutan alamat setwan oleh LP2KN menjadi kantor panitia pemberantasan KKN.

Meski sudah dipanggil oleh pimpinan DPRD dan pihak setwan, tapi Sutisna mengaku keberatan.

“Iya mereka (LP2KN, red) pakai alamat setwan. Itu sudah diluruskan waktu hari Senin. Tapi saya sangat keberatan, panitia itu menggunakan alamat setwan,” ungkap Sutisna.

Ia mengaku, dirinya tak mengetahui persis persoalan pemasangan spanduk berfotokan ketua DPRD, termasuk pencatutan alamat setwan oleh LP2KN sebagai kantor panitia.

“Saya tidak pernah berhubungan dengan LP2KN. Mungkin dengan yang lain,” kata dia. (jri)

BAGIKAN