Ketua Fraksi Golkar Dinilai Salah Kaprah

8
Tuntut Hak atas Komposisi Pansus Harusnya di Forum Lobi

KEJAKSAN– Sikap Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, justru menuai kritik pedas dari kader beringin sendiri. Langkah Andrie yang secara terbuka di rapat DPRD meminta menuntut hak dan keadilan bagi fraksinya dinilai tidak tepat, lantaran disampaikan secara terbuka di forum rapat.
golkar cirebon
Partai Golkar. Image by rmol.co
Hal itu disampaikan pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon bagian Pemuda, Olahraga dan Seni, Adi Arifudin SH. Menurutnya, meskipun yang disampaikan Andrie bertujuan untuk mendapatkan hak FPG, tapi cara yang dilakukan dianggap kurang tepat.
“Memang betul ketua Fraksi Golkar memperjuangkan hak dan menuntut keadilan atas fraksinya. Tapi kalau hal itu disampaikan secara terbuka, tidak elok dan kurang pantas, bahkan ya salah kaprah” kata Adi, ditemui Rakyat Cirebon di salahsatu rumah makan di Jalan Siliwangi Kota Cirebon, kemarin.
Ia menilai, ketua FPG seharusnya bisa melakukan lobi-lobi dengan pimpinan dewan terkait komposisi panitia khusus (pansus). Terlebih, satu kader Partai Golkar duduk di unsur pimpinan, sehingga tidak akan sulit bila lobi-lobi itu dilakukan. Selagi tetap mengedepankan etika.
“Persoalan komposisi pansus kan sebetulnya bisa dilakukan lobi-lobi di luar forum rapat. Toh kalaupun itu menjadi hak Fraksi Golkar, saya rasa tidak akan sulit. Tapi kalau itu disampaikan di forum rapat, tentu akan melahirkan interpretasi berbeda,” kata dia.
Menurut Adi, interpretasi liar atas sikap ketua FPG wajar mengemuka. Karena ketika berbicara hak maupun keadilan, maka konsekuensinya harus melaksanakan kewajiban secara proporsional.
“Orang akan menilai bahwa Fraksi Golkar hanya menuntut hak. Justru akan jauh lebih baik dengan menunjukkan capaian kinerja atas kewajiban yang telah dilaksanakan,” kata mantan aktivis mahasiswa itu.
Diberitakan sebelumnya, pembagian komposisi pansus untuk delapan raperda yang sudah masuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) berlangsung alot.Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon menuntut hak dan keadilan soal komposisi pansus. Fraksi Golkar menginginkan jatah dua anggota di setiap pansus terpenuhi. 
Karena di beberapa pansus yang sudah berjalan, Fraksi Golkar hanya menempatkan satu anggotanya.“Fraksi Golkar harusnya dua anggota di satu pansus. Tapi, kemarin-kemarin hanya satu,” kata Ketua Fraksi Golkar, Andrie Sulistio SE, saat rapat pembentukan pansus, Senin (5/10), di Griya Sawala gedung DPRD.
Untuk itu, Andrie meminta, meskipun pansus sudah diplot disesuaikan dengan komisi atau wilayah kerjanya, Fraksi Golkar minta pengecualian. Misalnya, di Pansus I, hanya ada dirinya, untuk itu meminta agar anggota Fraksi Golkar yang berasal dari Komisi C, Ana Susanti SE dimasukkan ke Pansus I.
“Jadi nanti ada tambahan di Pansus I. Saya mengambil dari komisi C, Bu Ana. Biar genap dua orang. Nanti Bu Ana tetap ada di pansus III juga,” kata legislator asal dapil II Kesambi-Pekalipan itu.Menurut Andrie, hal itu dilakukan untuk menjaga hak Fraksi Golkar dan mendapatkan keadilan. 
Semua anggota Fraksi Golkar, sebut Andrie, nantinya merasakan berada di dua pansus. Itu bertujuan untuk melengkapi jatah dua kursi milik Fraksi Golkar di pansus. “Demi keadilan. Sebagai ketua fraksi kan harus adil. Kalau bicara adil, kita ambil dulu haknya. Kalau haknya belum dapat, bagaimana saya bisa adil?” katanya. (jri)
BAGIKAN