Kisruh Perppu Baru Pilkada

Kisruh Perppu Baru Pilkada

RAKYATCIREBON.ID-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) baru terkait penerapan protokol kesehatan di Pilkada saat pandemi COVID-19 tak diperlukan. Sebab sudah ada aturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan UU wabah penyakit menular serta UU karantina kesehatan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya mengusulkan pemerintah menerbitkan Perppu kedua terkait Pilkada. Ada lima usulan KPU mengenai Perppu untuk menyesuaikan Pilkada di tengah pandemi.

“Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu,” ujarnya, Minggu (20/9).

Disebutkannya, usulan pertama adalah metode pemungutan suara ditambah dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK). Sebab hingga saat ini metode pemungutan suara hanya melalui TPS. Menurutnya metode KSK yang biasa digunakan untuk pemilih di luar negeri, dapat diterapkan di tengah pandemi.

“Metode KSK menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS, atau pemilih yang positif COVID-19 maupun sedang isolasi mandiri,” ujarnya.

Usulan kedua, lanjutnya, adalah pembatasan pemungutan suara. Pemungutan suara mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Tujuannya untuk mengurai waktu kedatangan pemilih dan menghidari kerumunan.

Selanjutnya, usulan penambahan aturan rekapitulasi suara secara elektronik. Diebutkannya, KPU saat ini tengah membangun sistem e-Rekap. Hanya saja KPU perlu payung hukum yang kuat penerapan e-Rekap.

“Kami perlu payung hukum yang lebih kokoh di Perppu. Sedangkan pengaturan secara teknisnya nanti akan diatur dalam Peraturan KPU,” kata dia.

Keempat, diusulkan agar kampanye dilakukan dalam bentuk rapat umum. Sementara kegiatan kebudayaan, olahraga, perlombaan, dan kegiatan sosial, hanya dibolehkan secara daring. Kegiatan ini awalnya memunculkan polemik karena KPU masih membolehkan konser saat kampanye saat pandemi.

“Jika usulan ini tidak masuk dalam Perppu, maka KPU akan mengatur melalui revisi Peraturan KPU atau jika waktunya dianggap tidak mencukupi, maka melalui Pedoman Teknis,” jelasnya.

Ulusan kelima atau terakhir yaitu mengenai sanksi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. KPU mengusulkan pelanggar mendapatkan sanksi pidana atau administrasi yang dapat diberikan oleh Bawaslu atau penegak hukum lain.

“Sanksi pidana pelanggar protokol pencegahan COVID-19. Kami mengusulkan beberapa bentuk sanksi pidana dan/atau administrasi, yang penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum lain,” ujarnya.

Menurutnya, usulan Perppu ini sudah disampaikan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam. Namun, soal apakah akan dikeluarkan atau tidak itu menjadi kewenangan pemerintah.

“KPU mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu agar pelaksanaan Pilkada 2020 lebih menjamin keselamatan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih,” ujarnya.

Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan Perppu baru terkait Pilkada tak diperlukan. Menurutnya, pokok permasalahan pelanggar protokol kesehatan yang selama ini disorot dalam pelaksanaan Pilkada sudah tertuang di Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 serta UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur sanksi.

“Persoalannya bukan pada kekosongan hukum untuk penegakan protokol kesehatan pada tiap tahapan Pilkada beserta sanksinya, sehingga perlu ada Perppu. Namun pada koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah, Penyelenggara, dan Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan tersebut,” katanya.

Politisi Golkar ini justru mendorong semua pihak termasuk pasangan calon, partai, serta pemilih untuk terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di Pilkada.

“Apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dengan menggelar Operasi Yustisi sudah bagus. Tinggal ditingkatkan dan difokuskan juga ke 270 Daerah yang melaksanakan Pilkada,” katanya.

Berbeda dengan yang diungkapkan politisi NasDem Saan Mustofa. Wakil Ketua Komisi II DPR ini justru sangat mendukung penerbitan Perppu baru Pilkada yang akan mengatur penyelenggaraan di tengah pandemi.

Namun, jika waktunya masih mencukupi dan pemerintah menyanggupi.

“Komisi II mendukung selama waktunya memadai dan pemerintah bersedia mengeluarkan Perppu,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi II akan mendukung Perppu tersebut dikeluarkan selama orientasinya memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Karena dalam konteks di tengah pandemi ini jadi fokus utama kita adalah menjaga keselamatan bersama kesehatan bersama,” tegasnya.

Dia menyarankan pada tahapan kampanye yang berpotensi terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan membuat kerumunan, untuk dihapuskan.

“Misalnya konser dan pasar dalam tahapan kampanye sebaiknya dihilangkan,” katanya.

Selain itu, dia menyarankan pemungutan suara dilakukan secara keliling sebagai antisipasi jika pada 9 Desember mendatang belum ada tanda penurunan.

“Artinya antisipasi terhadap perkembangan COVID-19 itu harus tetap diperlukan dengan berbagai alternatif dalam tahapan pilkada,” katanya.

Jika tidak ada Perppu, KPU bisa melakukan revisi terhadap Peraturan KPU mengenai teknis tahapan Pilkada. Revisi PKPU dinilai lebih memungkinkan dari segi waktu dibanding harus mengeluarkan Perppu yang membutuhkan waktu cukup panjang.

“Lebih gampang revisi PKPU ketimbang Perppu, nanti harus diundangkan dibahas diparipurnakan tapi kalau misal merevisi PKPU jauh lebih mungkin dari segi waktu,” katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati juga setuju dengan penerbitan Perppu. Baginya Perppu sangat urgen karena diperlukan aturan dalam tingkatan undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pilkada di saat pandemi.

“Karena ini situasinya kan luar biasa. Sehingga sulit jika hanya mengharapkan regulasinya hanya pada PKPU saja,” ujarnya.

Dikataknnya, UU Pilkada yang digunakan saat ini masih mengatur teknis penyelenggaraan di saat situasi normal. Hal tersebut menjadi tantangan KPU karena membatasi ruang gerak dalam menyusun PKPU saat pandemi.

“Oleh sebab itu memang perlu ada dorongan untuk perubahan di level undang-undang, salah satunya dengan menerbitkan Perppu,” ucapnya.

Dia pun mengusulkan ada beberapa hal teknis yang diatur dalam Perppu baru Pilkada. Mislanya, sanksi tegas hingga metode pemungutan suara melalui pos.

“Di Perppu bisa mengatur beberapa hal teknis seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas, atau menerapkan special voting arrangement. Seperti membolehkan memilih lewat pos, memperpanjang waktu di TPS, atau pemilihan pendahuluan,” ucapnya.(GW/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!