Komisi IV DPRD Segera Panggil Pemborong

24
Diminta Tanggung Jawab Ambruknya SDN 2 Slangit

CIREBON – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon akan menyikapi secara serius insiden robohnya bangunan kelas di SDN 2 Slangit, Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu dengan memanggil pemborong dan kepala sekolah.

SDN 2 Slangit cirebon ambruk
SDN 2 Slangit ambruk. Foto Yoga/Rakyat Cirebon

Informasi yang berhasil dihimpun Rakcer, Anggota Komisi IV telah melakukan kunjungan ke lokasi kejadian, Jum’at (8/4) lalu. Hasilnya, Komisi IV melihat adanya dugaan kesalahan yang dilakukan oleh pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2012 lalu ini.

Dijelaskan Ketua Komisi IV, Aan Setiawan SSi, dirinya melihat struktur bangunan yang baru ini seharusnya bisa bertahan minimalnya dalam lima tahun.

Namun, dengan ambruknya bangunan sebelum lima tahun, maka patut dicurigai adanya permainan yang dilakukan saat pembangunan.

“Memang ini jelas ada yang salah karena saat kita lihat, pondasi temboknya masih utuh dan kuat sedangkan atapnya saja yang ambruk,” ujar Aan.

Ditambahkan Aan, pihaknya saat kunjungan kesulitan mendapatkan data yang diperoleh karena kepala sekolah yang saat pembangunan dilaksanakan sudah dimutasikan ke sekolah lain. Disamping itu juga, Aan mencurigai adanya dokumen yang disembunyikan oleh pihak sekolah.

“Saat kita minta dokumennya, mereka seperti ketakutan. Jelas kita akan panggil semua pihak yang terlibat agar semuanya jelas,” terang Aan.

Meskipun demikian, Aan melihat kegiatan belajar mengajar yang selama ini dikhawatirkan terganggu tidak terjadi. Adanya penitipan anak disekolah lain dan juga masih adanya ruangan yang kosong membuat KBM tetap berjalan seperti biasa.

Disinggung mengenai langkah yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Aan menegaskan disdik harus memperbaiki sistem pengawasan kepada setiap sekolah.

Khususnya saat akan adanya pembangunan, Aan meminta disdik mengawasi secara keseluruhan hingga pembangunan selesai.

“Disdik jangan lepas tangan begitu saja dan tetap harus mengawasi. Kalau sudah seperti ini, kan yang rugi masyarakat juga khususnya siswa yang tidak bisa belajar,” tandas Aan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Sofwan ST menegaskan kejadian ini membuktikan dugaan Komisi III yang telah dilontarkan kepada dua dinas yaitu Dinas pendidikan dan juga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang beberapa waktu lalu mengenai lemahnya koordinasi diantara keduanya.

“Ini juga kan sudah kami sampaikan ke mereka saat rapat kordinassi waktu itu. Sekarang apa yang kami khawatirkan sudah terjadi,” tegas Sofwan.

Dijelaskan Sofwan, selama ini, pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan belum di koordinasikan dengan dinas teknis.

Padahal, Sofwan melihat tidak semua SDM di disdik memahami mengenai proses dan tata cara pembangunan yang sesuai.

“Banyak kasus kita bertanya kepada dinas teknis dan mereka menjawab tidak mengetahui. Padahal, fungsi pengawasan seharusnya ada di dinas teknis. Coba kalau sejak awal ada komunikasi yang baik, maka hal semacam ini tidak akan terjadi,” tambahnya.

Diakhir, Sofwan berharap adanya perbaikan dalam sistem pembangunan di kabupaten Cirebon.

Sistem yang dimaksudnya ini tak lain ialah kerjasama dan kekompakan antar lini di pemerintah kabupaten Cirebon.

“Toh, pembangunan yang dilakukan juga untuk masyarakat kabupaten Cirebon. Untuk apa mengedepankan ego masing-masing instansi kalau hasilnya justru merugikan masyarakat,” tandas Sofwan.

Sebelumnya, Kadisdik Kabupaten Cirebon, H Asdullah Anwar mengungkapkan, dirinya sudah memerintahkan bagian sarana dan prasaran (Sarpras) untuk segera ke pusat mengusahakan bantuan terkait rehab atau pembangunan untuk sekolah yang terkena musibah.

“Kaitan fisiknya, saya sudah mengutus bagian sarpras untuk berangkat ke Jakarta. Barangkali nanti ada dana bantuan untuk rehab atau membangun sekolah yang terkena bencana,” kata H Asdullah.

Lebih lanjut Asdullah menyatakan, jika upaya yang dialakukan pihaknya ke pusat tidak membuahkan hasil, diakui Asdullah, maka solusi yang akan dilakukan pihaknya untuk membangun kembali atap sekolah yang ambruk tersebut dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sekarang.

“Kalau nanti tidak bisa ya kita antisipasi jalan keluarnya dari DAK tahun 2016,” kata Asdullah.

Bangunan yang baru dibangun tahun 2012 tersebut, disampaikannya, tidak semestinya ambruk seperti itu jika saja para pemborong atau yang menangani proyek pada waktu dulu tidak main-main.

Ia juga mengimbau agar ke depan para pemegang proyek khususnya yang ada pada proyek kedinasannya itu agar lebih baik dalam mengerjakannya. (yog)

BAGIKAN