Komisi I DPRD Minta Toko Modern Taati Aturan

4
KUNINGAN – Kendati sudah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) yang dimotori Komisi I dan II DPRD dengan berbagai pihak berkaitan dengan polemik keberadaan toko modern di Kuningan. Namun, hingga saat ini persoalan perdagangan tersebut belum juga mendapatkan solusi. Sehingga, Komisi I meminta agar Pemkab bisa bersikap bijak dalam mengatasi persoalan tersebut.

rudi oang ramdhani
Rudi Oang Ramdhani. Foto : dprd.kuningankab.go.id

Sekretaris Komisi I DPRD, Rudi O’ang Ramdhani mengatakan, pihaknya sangat berharap agar semua unsur yang terkait bisa mencari solusi terbaik dalam memberikan masukan terhadap keberadaan toko modern di Kabupaten Kuningan yang diduga ada yang melanggar aturan.

“Kita harus terus bersinergi dengan eksekutif, sehingga diharapkan bisa arif dan bijak dalam penyelesaian permasalahan ini,” harap Rudi, kepada Rakyat Cirebon, kemarin (139). Dijelaskan, saat ini pihaknya berencana untuk tidak hanya membedah Perda 11/2011 tentang pasar modern dan pasar tradisional, melainkan juga akan mendalami Undang-undang diatasnya yang mengatur hal yang sama, terutama berkaitan dengan kewenangan Pemda dalam memberikan izin pendirian toko modern.

“Bukan hanya Perda 11 tahun 2011 yang sedang kita perdalam dikomisi 1, tapi kita juga lagi perdalam Undang-undang diatasnya terkait kewenangan Pemda boleh tidaknya memberikan perizinan untuk pendirian toko modern,” jelas Rudi.
Menurut politisi muda PKS itu, dalam Undang-undang terdapat klausul yang menegaskan hanya Pemda yang sudag mempunyai RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) saja yang diperbolehkan mengeluarkan izin pendirian toko modern. Sehingga hal itulah yang menjadi kehati-hatian komisinya dalam membahas persoalan tersebut.

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPPT (Badan Pelayana  Perizinan Terpadu), Bagian Hukum Setda dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) guna urung rembug terkait langkah apa yang terbaik untuk penyikapan permasalahan ini.

“Bukan hanya penegakan perda saja yang menjadi pertimbangan kami, tapi iklim investasi yang kondusif juga menjadi perhatian kami. Pedagang kecil, investor dan para pelaku usaha yang bergerak dibidang ini, tidak ada satupun yang saling mengalahkan, apalagi menjadi korban keberadaan masing-masing para pelaku usaha,” ucap Rudi.

Untuk itu, pihaknya bertekad akan terus bersinergi dengan seluruh unsur, termasuk dengan Pemkab Kuningan guna mencarikan solusi terbaik dengan tanpa merugikan salah satu pihak, baik pelaku usaha toko modern maupun pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang saat ini tengah berkeluh kesah atas kehadiran banyaknya toko modern di Kabupaten Kuningan.

“Untuk para pengusaha toko modern, kami mengimbau untuk mematuhi regulasi yang ada. Ini merupakan bagian dari peneguran atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Jika dikemudian hari masih terjadi pelanggaran, maka kami mendorong kepada Sat Pol PP untuk dilakukan penyegelan bahkan pencabutan IUTMnya (Izin Usaha Toko Modern),” pungkas Rudi. (muh)

BAGIKAN