Kontraktor Diminta Terapkan Lembur

6
Pembangunan RSUD Arjawinangun Lambat, Pengerjaan Baru 8 Persen

ARJAWINANGUN– Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun mengakui adanya keterlambatan pembangunan sejumlah fasilitas baru. Pengakuan itu diungkapkan Direktur Umum RSUD Arjawinangun, dr Ahmad Qoyyim MARS, saat ditemui Rakcer di ruang kerjanya, kemarin (7/10).

rsud arjawinangun cirebon
Proyek RSUD Arjawinangun. Foto : Ahmad Asari/Rakyat Cirebon

Dikatakan Qoyyim, pihaknya sangat mengapresiasi Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon yang sudah mengevaluasi pembangunan.  Pihaknya, kata Qoyyim, sudah berbicara dengan kontraktor dan konsultan serta pihak lainnya. “Hasilnya perlu ada percepatan pembangunan,” katanya kepada Rakyat Cirebon.

Percepatan tersebut, katanya, bisa dimulai dengan penambahan pekerja, alat-alat serta mengubah metode pengerjaannya.  “Waktu pengerjaannya ditambah dengan lembur. Artinya, pengerjaan dilakukan siang dan malam sehingga bisa mengejar target yang telah disepakati,” tandasnya.

Qoyyim berharap, setelah ada evaluasi, kontraktor dapat memperbaiki. “Mungkin dengan metode pengerjaannya yang diubah, barang kali ada sistem lembur,” tandasnya. Ia juga berharap, Komisi III dapat meninjau langsung satu bulan sekali. Tujuannya, untuk melihat secara langsung apakah target telah direalisasikan dengan baik atau tidak oleh kontraktor.

“Saya inginnya tidak ada uang yang dikembalikan ke negara. Karena masih ada waktu, jadi mending dikerjakan dan diselesaikan sekarang,” tandasnya.
Selain itu, dokter murah senyum ini menginginkan, pengerjaan sejumlah fasilitas baru bisa selesai di bulan Desember.

Sehingga, pihaknya dapat memberikan pelayanan dengan baik. Mengingat, yang dibangun adalah ruang IGD, VIP dan VVIP.   “Dengan ada fasilitas yang memenuhi standar ini kita dapat meningkatkan pelayanan. Oleh karenanya harus diselesaikan bulan Desember sehingga segera dioperasikan,” ujarnya.

Di saat bersamaan, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Adil Paryitno mendatangi Dirut RSUD Arjawinangun.  Ditanya mengenai kedatangannya apakah membahas soal kunjungan dewan, Adil memilih tutup mulut. “Kan sudah sama dirut,” katanya berkelit.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon Qomaruzzaman mengatakan, keterlambatan pembangunan tanggung jawab pihak rumah sakit di direksi pejabat pembuat keputusan (PPK).

“Semua sudah dilimpahkan pada pihak rumah sakit. Kami sifatnya teknis saja, artinya tidak sebagai pengawas atau memantau proyek itu,” tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST mengatakan, seharusnya sejak surat perjanjian kontrak (SPK) keluar sampai dengan sekarang tahapan pembangunan harus mencapai 20 persen.

Namun, berdasarkan asumsi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon, baru mencapai 8 persen.  Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung baru RSUD Arjawinangun senilai Rp 21 miliar  dengan nilai kontrak Rp 19,4 miliar. Dana ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, dana yang berasal dari APBD Perubahan tahun 2015 Kabupaten Cirebon sebesar Rp 17,4 miliar dengan  dengan nilai kontrak sekitar Rp 16,3 miliar. (ari/yog)

BAGIKAN