Kopdar, Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Jabar Bahas Rencana Program 2020

29
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan IV Tahun 2019 di Eminence Hotel Cianjur, Selasa, 3 Desember 2019. (Foto:Humas Jabar).

RAKYATCIREBON.ID-Jelang tutup tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan IV Tahun 2019 di Eminence Hotel Cianjur, Selasa, 3 Desember 2019. Acara tersebut dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 27 Bupati/Wali Kota se-Jabar.

“Ini adalah Kopdar terakhir di 2019 dan sebuah upaya agar kami para pemimpin daerah terus melakukan sinkronisasi,” kata Ridwan Kamil.

Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, kekompakan antara seluruh kepala daerah merupakan kekuatan terbesar dalam upaya pembangunan di Jabar. “Yang saya amati setahun pertama (memimpin) ini, frekuensi (kekompakan) masih belum sempurna. Tapi saya yakin kalau kita rutinkan (Kopdar), semua lancar karena kekuatan terbesar kita, (adalah) kita kompak membangun bersama-sama,” kata dia.

Beberapa program yang dievaluasi dalam Kopdar di pengujung 2019 ini antara lain hilangnya aspirasi kab/kota selama proses pengajuan. Pertemuan itu menyepakati pembentukan Desk Bantuan Gubernur, yakni sebuah unit di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar.

“Desk ini sudah dilakukan di DAK (Dana Alokasi khusus) sehingga makin lama pembangunan di Jabar makin lancar dan aspirasi dari kota/kabupaten juga makin mudah dan terlacak kemacetannya di mana,” ujar Emil.

Kopdar ini juga membahas rencana program 2020, antara lain fokus pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Jabar juga akan mengevaluasi kurikulum SMK bekerja sama dengan perusahaan agar muncul link and match antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Emil pun meminta kepada bupati dan wali kota agar mewajibkan industri di daerahnya untuk memiliki sekolah atau tempat pelatihan bagi lulusan SMK. “Jangan kasih izin (perusahaan) kalau tidak ada konsep yang akan dimulai tahun 2020 ini. Bila pabriknya memenuhi, maka pajaknya akan dikurangi,” katanya.

Emil juga mengingatkan para bupati/wali kota untuk menjalankan arahan Presiden untuk memudahkan perizinan investasi khususnya sektor manufaktur. (*)