Lahan Tambak Tak Bertuan Jadi Sengketa

8
KAPETAKAN – Petani tambak Desa Lor Kecamatan Kapetakan resah. Hal ini adanya klaim oleh salah satu oknum mantan kuwu terhadap lahan yang tidak diketahui kepemilikannya. Salah satu oknum tersebut sudah menggunakan berbagai cara untuk berusaha menguasai lahan seluas 101 hektar yang terletak di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan.

lahan tambak cirebon
Lahan tambak. Foto : Casmudi/Rakyat Cirebon

Termasuk menggunakan cara penyerobotan lahan serta intimidasi terhadap petani tambak yang sudah puluhan tahun telah mengolah lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah seorang petani tambak dari Desa Bungko Lor, Danuri menjelaskan, tanah seluas 101 hektar tersebut dahulunya merupakan tanah timbul yang tidak bertuan yang berupa rawa dan semak belukar.

Karena hal itu warga sekitar sejak sekitar trahun 70an mengolah lahan tersebut menjadi tambak sehingga yang tadinya lahan mati menjadi produktif yang bisa menjadi sumber penghasilan. “Tanah tersebut merupakan tanah timbul yang kami sendiri tidak tahu siapa pemiliknya dan dengan susah payah mengolah lahan tersebut dari yang tadinya rawa yang ditumbuhi rumput belukar menjadi lahan tambak yang produktif sebagai sumber penghasilan kami,” terang Danuri, saat ditemui Rakyat Cirebon di rumahnya.

Masih menurut Danuri, setelah lahan tersebut  menjadi produktif, ada salah satu oknum yaitu mantan kuwu, yang berusaha mengklaimnya, yang mengatasnamakan PT Windu Samudra yang katanya memiliki hak guna usaha (HGU) atas lahan tersebut yang sekarang menjadi sengketa. Oleh karenanya beberapa tahun yang lalu, dari sengketa tersebut dirinya dan ketiga petani yang lainnya sempat dibawa kehadapan meja hijau.

Dari kasus tersebut dimenangkan pihak PT Windu samudara sampai pada tingkat banding. Hingga sampai dengan saat ini kasus tesebut masih dalam tingkat kasasi dan belum ada keputusan tetap. “Dari ratusan petani sudah ada empat orang yang sudah masuk pengadilan dan saat ini masih menunggu keputusan kasasi,” terangnya.

Dijelaskan, yang membuat tidak habis mengerti mengenai kasus tersebut bahwa, PT Samudra Windu yang dalam hal ini mempunyai HGU atas tanah tersebut, dirinya mengungkapkan dari keterangan yang diperoleh Badan Pertanahan, memang benar. Namun HGU tersebut diteken pada tahun 1984 dan sesuai dengan peraturan perundangan bahwa masa berlaku HGU hanya selama 25 tahun, setelah itu pihak PT tidak mempunyai hak lagi.

Pasalnya tidak ada keterangan HGU tersebut diperpanjang oleh pihak PT.
Selain itu, dirinya pernah meminta keterangan kepada badan pertanahan mengenai HGU PT Windu Samudra dan memang ada, namun kedua kalinya mengecek kembali pada badan pertanahan mengenai HGU PT tersebut ternyata tidak ada catatanya.

Kasus tersebut juga dirasa kabur setelah putusan banding pada pengadilan tinggi dimana tidak dapat menentukan batas-batas tanah tersebut. “Saya sendiri merasa aneh, kenapa dari putusan banding tidak bisa menentukan batas-batas tanah tersebut, akan tetapi pada tingkat pengadilan negeri ada batas-batasnya, sedangkan pada desa sendiri tanah tersebut tidak ada dalam buku besar di desa,” ungkapnya.

Maka dari itu, Danuri dan ratusan petani tambak lainnya meminta hak mereka atas kerja keras membuka lahan mati menjadi lahan produktif. Dan kalaupun memang tanah tersebut sudah dikuasi PT, maka para petani meminta tunjukan keabsahan bukti-bukti atas kepemilikan tanah tersebut, bukan dengan cara intimidasi dan penyerobotan.

Sementara itu, Solehudin selaku pihak LSM Masyarakat Peduli Kota Wali (MPKW) yang dalam hal ini adalah pendamping pihak petani, meminta kepada instansi terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut dan kalau memang harus melalui jalur hokum untuk memberikan bukti-bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut bukannya malah melakukan intimidasi kepada petani.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani kasusu tersebut dan memberikan keputusan seadil-adlinya, karena kasihan kepada para petani yang sudah puluhan tahun menggarap tanah tersebut dan tiba-tiba diklaim oleh salah satu oknum,” tukasnya. (caz)

BAGIKAN