Larangan Penjualan Minyak Curah Tak Jelas

Dinas KUKM Perindag Tetap Akan Sosialisasi di Pasar Tradisional

MAJALENGKA – Pemerintah Daerah (Pemda) Majalengka akan meninjau kembali tentang  rencana menghilangkan peredaran minyak curah. Namun, rencananya kebijakan yang akan diberlakukan mulai Maret 2016 itu terancam dibatalkan, karena aturan yang belum jelas.

ilustrasi minyak curah
Ilustrasi minyak curah. Image by sumedangekspres.com



Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Dinas KUKM Perindag, Drs H Duddy Darajat SH MSi mengungkapkan, penundaan rencana menghilangkan peredaran minyak curah berdasarkan kajian sejumlah aspek dan pertimbangan lainnya.

“Rencana awal munculnya tahun 2015 akan ditiadakan, namun tidak jadi. Nah, sekarang pada tahun ini wacana tersebut muncul lagi. Berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan, kabarnya keputusan tersebut kembali mengalami penundaan,” katanya, Rabu (25/2).

Lebih lanjut Duddy menjelaskan, pemerintah melalui kementerian terkait,  dihilangkannya peredaran minyak curah terutama disejumlah pasar tradisional diundur hingga ke tahun 2017 mendatang.

“Kami menunggu informasi selanjutnya, apakah kebijakan itu mulai diberlakukan tahun 2017 mendatang atau rencana tersebut memang dibatalkan pelaksanaannya,” ujarnya.

Diakui Duddy, pihaknya akan tetap melaksanakan sosialisasi khususnya ke pedagang pasar tradisional mengenai informasi tentang batalnya rencana dihilangkannya minyak curah pada Maret mendatang.

Sebab, kata dia, para pedagang minyak curah di beberapa pasar tradisional sempat dibuat gundah dengan beredarnya kabar tersebut.

“Mereka mengeluh dengan adanya informasi tersebut. Bahkan sebagian dari mereka merasa resah,” selorohnya.

Ditempat terpisah, salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Kadipaten, Eri Suryani berharap rencana pemerintah untuk mencabut peredaran penjualan minyak curah bisa dibatalkan.

Ia beralasan, sebagai pedagang kecil, larangan tersebut sangat memengaruhi perekonomiannya.

“Alangkah lebih baiknya pemerintah mempertimbangkan dampak yang akan muncul jika kebijakan tersebut diberlakukan,” ungkapnya.(hsn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!